MALUKU UTARA — Dalam diskusi publik bertajuk 'Green and Smart Transportation' di Jakarta, Rabu (17/6), Ibas menekankan bahwa transformasi sektor transportasi tidak boleh berjalan parsial. Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan komprehensif yang menyatukan berbagai aspek, mulai dari insentif kendaraan listrik, integrasi data nasional, hingga pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan AI.
Pertanyaan Kunci yang Belum Terjawab: Insentif, Data, dan Regulasi
"Apakah kita perlu roadmap kendaraan listrik yang lebih terintegrasi? Apakah insentif dan subsidi sudah tepat sasaran? Bagaimana integrasi data transportasi nasional, penguatan Intelligent Transportation System (ITS), hingga penggunaan AI dalam manajemen lalu lintas?" ujar Ibas dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai pemanfaatan AI dan sensor IoT dapat meningkatkan efektivitas tata kelola transportasi jika diintegrasikan dengan institusi terkait, termasuk kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Langkah itu, kata dia, dapat mempercepat terwujudnya konsep smart mobility di Indonesia.
Konstitusi sebagai Landasan, Bukan Sekadar Infrastruktur Fisik
Ibas mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional harus berpijak pada tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pembangunan fisik.
"Konstitusi kita sudah sangat jelas. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pembangunan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 harus benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat," tegas anggota Dapil Jawa Timur VII tersebut.
Ia menyoroti tren global menuju kota cerdas, transportasi rendah emisi, dan kebijakan netralitas karbon yang sudah diadopsi negara-negara maju. Indonesia, menurutnya, memiliki momentum bonus demografi dan transisi energi, namun masih menghadapi tantangan berupa konsumsi energi besar dan emisi yang terus meningkat.
Belajar dari Era SBY: Prinsip Pro-Growth dan Pro-Environment
Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN itu mengingatkan pendekatan pembangunan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan dan lingkungan. Prinsip pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment dinilai relevan untuk diterapkan dalam transisi energi dan transportasi hijau saat ini.
"Artinya pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan tetap menjaga lingkungan untuk generasi mendatang," tuturnya.
Langkah Nyata yang Ditunggu
Hingga diskusi usai, belum ada keputusan konkret dari pemerintah terkait usulan peta jalan terintegrasi tersebut. Ibas mendorong agar transisi menuju energi baru dan terbarukan di sektor transportasi dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada masyarakat.
Acara yang menghadirkan akademisi, pelaku industri, dan komunitas transportasi itu menjadi ajang bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah bersama. Pertanyaan soal insentif kendaraan listrik dan integrasi data nasional disebut Ibas sebagai titik kritis yang harus segera dijawab dalam kebijakan pemerintah ke depan.
