MALUKU UTARA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memulai dari pembenahan administrasi yang ditargetkan tuntas pada Oktober 2026. Setelah fondasi itu rampung, barulah kejar-kejaran peningkatan kapasitas produksi dilakukan pada tahun berikutnya.
"Yang pertama dari sisi administrasi kita akan selesaikan sampai dengan Oktober 2026 ini. Sudah selesai urusan administrasinya, tahun 2027-2028 ini kita kejar peningkatan kapasitas produksi," kata Yuliot seusai meninjau langsung lokasi PLTP Sarulla, Jumat (31/7).
Dana Segar US$160 Juta untuk Kembalikan Performa
Yuliot menjelaskan, untuk memulihkan kapasitas pembangkit dari posisi 220 MW menjadi 330 MW, diperlukan tambahan investasi yang tidak sedikit. Estimasi sementara, dana yang dibutuhkan mencapai US$160 juta.
"Perlu ada tambahan investasi baru itu diperkirakan sekitar US$160 juta untuk mengembalikan kembali ke kapasitas 330 MW dari potensi yang ada 1.100 MW," ujarnya.
Penurunan kapasitas ini bukan tanpa sebab. Secara teknis, perubahan tekanan uap di dalam perut bumi menjadi tantangan utama yang harus dikelola secara berkelanjutan. Kondisi alam ini yang kemudian membuat mesin pembangkit tidak bisa bekerja maksimal seperti kapasitas terpasangnya.
Mengapa Pemulihan PLTP Sarulla Krusial?
Lokasi PLTP Sarulla berada di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara. Keberadaannya vital bagi pasokan listrik di Sumatera Utara dan sekitarnya. Dengan potensi panas bumi mencapai 1.100 MW, pemerintah melihat aset ini sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional.
Oleh karena itu, setelah kapasitas eksisting berhasil dikembalikan ke level 330 MW, pemerintah tidak akan berhenti di situ. Rencana investasi lanjutan akan dieksekusi secara bertahap. Langkah ini ditempuh untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi panas bumi yang masih tersimpan besar di kawasan tersebut.
Pemulihan PLTP Sarulla ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi energi baru terbarukan di Indonesia. Keberhasilan proyek ini nantinya tidak hanya menambah pasokan listrik nasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa pengelolaan panas bumi di Indonesia mampu bangkit dari tantangan teknis dan administratif.
