MALUKU UTARA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah ditransfer pemerintah pusat tetapi tidak kunjung digunakan untuk pembangunan. Dalam Program Presiden Menjawab, Rabu, 16 September, ia mempertanyakan mengapa infrastruktur dasar seperti jembatan desa senilai Rp400 juta masih belum dibangun. Prabowo menyebut dana yang tersimpan di bank atau tak terpakai itu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola TKD.
Dana Tersimpan di Bank, Konflik Pemda-DPR Jadi Penyebab
Prabowo menyebut ada sejumlah alasan mengapa dana pemerintah daerah tidak digunakan. Salah satunya karena dana tersebut tetap tersimpan di bank. Alasan lain adalah konflik antara kepala daerah dan DPRD di tingkat kabupaten maupun provinsi.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Gak dipakai," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan dana yang disalurkan pemerintah pusat seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat, katanya, perlu memastikan anggaran negara menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Desentralisasi 25 Tahun, Jembatan Desa Rp400 Juta Tak Kunjung Dibangun
Prabowo menyinggung pelaksanaan desentralisasi dan aliran dana ke desa yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ia mempertanyakan mengapa masih ada infrastruktur dasar yang belum tersedia meski dana telah disalurkan.
"Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita turunkan ke tiap desa. Satu miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah," ujarnya.
Ia lalu mencontohkan jembatan desa yang hingga kini belum dibangun. Menurut Prabowo, nilai jembatan itu relatif kecil dibandingkan dana yang telah ditransfer ke daerah.
"Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta," katanya. Ia kemudian mempertanyakan ke mana anggaran tersebut digunakan. "Ke mana uang itu?" kata Prabowo.
Disiplin Fiskal Harus Sampai Eksekusi Setiap Rupiah
Prabowo menekankan pelaksanaan anggaran harus diperhatikan hingga tahap penggunaan. Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti ketika anggaran sudah dialokasikan. Sebelumnya, ia juga menegaskan disiplin fiskal harus berjalan sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan.
Pernyataan Prabowo ini menyoroti persoalan serapan anggaran di daerah yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar. Dana yang tertahan di rekening daerah berarti layanan dan fasilitas yang seharusnya dinikmati warga desa ikut tertunda.
Warga Bisa Laporkan Dana Desa Tak Terpakai
Masyarakat yang menemukan indikasi dana desa atau dana transfer daerah tidak digunakan sesuai peruntukan dapat melaporkannya ke kanal pengaduan resmi. Laporan bisa disampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, atau aparat pengawas internal pemerintah daerah setempat.
Warga diimbau berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dana dengan meminta imbalan. Seluruh proses pencairan dan penggunaan anggaran daerah tidak memungut biaya dari masyarakat.
