TERNATE — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat memperbaiki validitas data lahan yang menjadi syarat utama realisasi program cetak sawah baru dari pemerintah pusat. Dari kuota 10.000 hektare yang dialokasikan, hasil verifikasi di lapangan hanya menemukan sekitar 2.500 hektare lahan yang memenuhi syarat, sehingga potensi seluas 7.500 hektare terancam hangus.
“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas lahan. Karena itu saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahan,” ujar Sherly di sela-sela acara yang digelar di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate.
Persoalan Sertifikat Ganda Hambat Kampung Nelayan
Persoalan serupa juga menghambat realisasi Program Kampung Nelayan Merah Putih untuk periode 2025–2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan layak setelah melalui proses verifikasi ketat.
Kendala utama yang ditemukan adalah tumpang tindih status lahan di sejumlah titik. Sherly menegaskan para bupati dan wali kota harus memperkuat koordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat agar lahan yang diusulkan memiliki status clean and clear.
“Langkah ini kami lakukan agar saat Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan sudah memiliki armada dan alat tangkap yang memadai,” pungkas Sherly.
Stimulus Rp 2,5 Miliar Per Desa untuk Koperasi
Seminar yang merupakan kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.
Dalam kesempatan itu, Sherly mengapresiasi alokasi stimulus sebesar Rp 2,5 miliar per desa untuk pengembangan bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, ia mengingatkan agar pengembangan bisnis tersebut tidak terburu-buru dan wajib didasari perencanaan yang matang.
“Kami Pemerintah Daerah Maluku Utara memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas program positif dari Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus Rp2,5 miliar per desa,” kata Sherly.
Dukungan Armada untuk Nelayan: 220 Kapal dan 1.000 Mesin Tempel
Untuk memastikan program nasional berjalan seiring kesiapan masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyalurkan 220 unit kapal kepada nelayan sepanjang 2025. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menyiapkan pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15–20 PK.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Bank Himbara untuk pengadaan bodi kapal. Gubernur menegaskan kebijakan ini diambil agar pasokan dan produksi ikan di Maluku Utara dapat terjaga secara berkelanjutan ketika program kampung nelayan resmi berjalan.
Menurut Sherly, Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden, terutama untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar tidak terjadi perbedaan informasi saat program dijalankan di masyarakat.
