TOBELO — Rapat paripurna DPRD Halmahera Utara pada Senin (3/8/2026) menjadi penanda dimulainya proses bisnis anggaran tahun 2027. Bupati Piet Hein Babua secara resmi menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Christina Lesnussa di ruang sidang utama, disaksikan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah E.J. Papilaya, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Penyerahan ini bukan sekadar seremonial belaka. Dokumen tersebut menjadi fondasi awal penyusunan Rancangan APBD sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa rancangan anggaran yang diajukan pemerintah difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Prioritas Anggaran: Jalan, Jembatan, dan Pendidikan Dasar
Pemerintah daerah mengalokasikan belanja dengan tema "Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik". Bupati menyebutkan, salah satu sasaran utama adalah menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi melalui pembangunan jalan dan jembatan.
"Anggaran ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, peningkatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan agar wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi dapat terhubung dengan lebih baik," ujar Bupati dalam pemaparannya.
Selain konektivitas fisik, alokasi belanja juga menyentuh sektor sosial dasar. Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun dan percepatan penanganan stunting sebagai prioritas di bidang kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja.
Target Pendapatan Rp 1,08 Triliun, Berimbang Tanpa Defisit
Struktur anggaran tahun 2027 dirancang secara berimbang. Total pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1.080.864.003.924,03 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp232 miliar, Pendapatan Transfer senilai Rp838 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp10,5 miliar.
Bupati menegaskan bahwa rancangan ini tidak mengalami defisit ataupun surplus. Keseimbangan tersebut diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal daerah sembari tetap menggerakkan roda pembangunan di seluruh kecamatan.
Batas Waktu Pembahasan: Target Kesepakatan Sebelum Minggu Kedua Agustus
Ketua DPRD Christina Lesnussa mengingatkan adanya tenggat waktu konstitusional dalam pembahasan dokumen ini. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS wajib dicapai paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus.
Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan produktif agar seluruh tahapan pembahasan tuntas tepat waktu. "Persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS wajib dicapai paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus," tegasnya di hadapan peserta rapat.
Setelah nota kesepakatan ditandatangani, proses selanjutnya adalah penyusunan Rancangan APBD 2027 yang akan dibahas lebih rinci di tingkat komisi dan badan anggaran. Seluruh rangkaian rapat paripurna berlangsung aman dan tertib hingga ditutup pada pukul 12.40 WIT.
