TERNATE — Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pangan di Bela Hotel Ternate, Rabu (5/8/2026), menjadi titik balik kebijakan kelautan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, menegaskan era swasembada karbohidrat telah usai. Kini, giliran nelayan menjadi prioritas utama pengentasan kemiskinan.
“Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan,” ujar Zulkifli di hadapan pejabat daerah dan pemangku kepentingan perikanan setempat.
Kesenjangan Kesejahteraan: NTN Nelayan 103, Petani Sudah 127
Data dalam rakorda menunjukkan kesenjangan yang mencolok. Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai 127, sementara NTN nelayan masih tertahan di angka 103. Angka ini menjadi dasar pemerintah menetapkan target ambisius: menaikkan NTN ke level 120 hanya dalam satu tahun.
Kebijakan ini lahir dari arahan langsung Presiden setelah Indonesia dinyatakan berhasil mencapai swasembada pangan karbohidrat. Fokus kini bergeser dari sekadar memenuhi kebutuhan pangan menjadi memastikan produsen pangan, khususnya nelayan di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, menikmati hasil kerja mereka secara layak.
Fasilitas Lengkap di Kampung Nelayan Mandiri: Cold Storage hingga SPBN
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Mandiri di berbagai daerah. Setiap kampung akan dilengkapi sarana pendukung yang selama ini menjadi keluhan utama nelayan.
- Cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan
- Pabrik es guna memperpanjang masa simpan ikan
- Bengkel perikanan untuk perawatan kapal dan alat tangkap
- Balai lelang ikan sebagai pusat transaksi yang transparan
- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk menjamin pasokan solar
Fasilitas ini diharapkan memutus rantai kerugian nelayan akibat keterbatasan infrastruktur. Ikan yang selama ini terpaksa dijual murah karena tak ada tempat penyimpanan, kini bisa ditahan hingga harga membaik.
Koperasi Nelayan Merah Putih: Jaring Pengaman Saat Harga Ikan Anjlok
Selain membangun infrastruktur fisik, pemerintah memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir melalui Koperasi Nelayan Merah Putih. Koperasi ini dirancang sebagai offtaker atau penyerap hasil tangkapan ketika harga ikan di pasar sedang terpuruk.
“Pemerintah ingin nelayan tidak lagi kesulitan menjual hasil tangkapannya. Ketika harga turun, koperasi hadir membeli. Ketika harga baik, nelayan bisa menjual langsung ke pasar. Dengan begitu kesejahteraan mereka akan meningkat,” jelas Zulkifli.
Skema ini memiliki efek ganda. Hasil tangkapan yang diserap koperasi akan didistribusikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nelayan mendapat kepastian pasar, sementara pasokan bahan baku ikan untuk program gizi nasional ikut terjamin.
Maluku Utara Jadi Prioritas: Ekonomi Pesisir dan Lapangan Kerja Baru
Zulkifli menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Mandiri tidak hanya berhenti pada peningkatan pendapatan. Ia berharap inisiatif ini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi kawasan pesisir secara keseluruhan.
Bagi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan, sektor perikanan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran program ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini kerap terpinggirkan dari arus pembangunan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos yang turut hadir dalam rakorda menyambut baik program ini. Ia menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mempercepat realisasi pembangunan Kampung Nelayan Mandiri di wilayahnya.
