TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa memaksimalkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dorongan ini disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto dalam Seminar Nasional Koperasi Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu (5/8).
Sherly menegaskan keberhasilan program pemerintah pusat tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyajikan data akurat dan perencanaan matang menjadi penentu utama.
Maluku Utara Kehilangan Kuota Cetak Sawah 7.500 Hektare
Maluku Utara semula memperoleh kuota cetak sawah baru seluas 10.000 hektare untuk mengejar produksi beras yang baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan warga. Namun verifikasi Sistem Informasi Baseline (SIB) oleh tim Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan hanya sekitar 2.500 hektare lahan yang memenuhi syarat.
"Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas data lahan. Usulan berasal dari pemerintah kabupaten kepada Kementerian Pertanian. Karena itu saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahan," tegas Sherly.
Ia menambahkan kesempatan memperbaiki data masih terbuka dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemerintah daerah.
Program Kampung Nelayan: 18 Lokasi Dinyatakan Tidak Layak
Persoalan serupa menghambat Program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025–2030. Dari 30 lokasi yang diusulkan pemerintah provinsi, hanya 12 lokasi dinyatakan layak setelah proses verifikasi. Sebagian besar lahan terkendala status kepemilikan dan tumpang tindih administrasi.
Sherly meminta para kepala daerah segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat. Status lahan harus clean and clear agar tidak menghambat realisasi program.
Rp 2,5 Miliar per Desa untuk Pengembangan Usaha
Pemerintah pusat mengalokasikan stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha melalui KDKMP. Sherly mengingatkan agar perencanaan pengembangan usaha disusun sesuai potensi masing-masing desa, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
"Pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan tata kelola program akan menghindari kesalahan informasi di tingkat desa," ujarnya.
Pemprov Siapkan 1.000 Mesin Tempel untuk Nelayan
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengalokasikan 220 unit kapal bagi nelayan pada 2025. Program berlanjut pada 2026 melalui pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15 hingga 20 PK.
Pemprov juga menggandeng Bank Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengadaan bodi kapal. Langkah ini ditempuh agar nelayan memiliki armada dan alat tangkap memadai saat Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan.
"Dengan begitu produksi perikanan Maluku Utara dapat terus meningkat, pasokan tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat pesisir ikut terdorong," pungkas Sherly.
