TERNATE — Ekosistem perikanan di Maluku Utara bakal berubah total dalam waktu dekat. Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan provinsi ini masuk daftar prioritas pembangunan kampung nelayan yang ditargetkan rampung di 2.000 titik se-Indonesia pada tahun 2026.
Zulkifli Hasan menyampaikan komitmen tersebut langsung di hadapan Gubernur Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, serta unsur Forkopimda dalam rapat koordinasi di Hotel Bela, Ternate, Rabu (5/8).
Fasilitas Lengkap dari Cold Storage hingga SPBN
Kampung nelayan yang akan dibangun tidak sekadar hunian. Pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang produksi secara menyeluruh, mulai dari cold storage, pabrik es, bengkel perbaikan, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
“Jika tidak dibantu, nelayan akan menghadapi kesulitan luar biasa. Pemerintah menargetkan dalam satu tahun ini nilai tukar nelayan naik dari 103 menjadi 120,” ujar Zulkifli Hasan dalam rapat tersebut.
Nilai Tukar Nelayan Tertinggal Jauh dari Petani
Angka 103 yang disinggung Menko Pangan menjadi dasar urgensi program ini. Saat ini, nilai tukar nelayan berada di level tersebut, sementara nilai tukar petani padi sudah menyentuh 127. Selisih ini menunjukkan sebagian besar nelayan masih berada di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Kondisi itu yang mendorong pemerintah membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan, sehingga hasil tangkapan tidak lagi dijual dengan harga yang merugikan.
Koperasi Nelayan Merah Putih: Kunci Stabilitas Harga Ikan
Melalui kombinasi kampung nelayan dan koperasi, pemerintah ingin membangun rantai pasok perikanan yang lebih kuat. Skema ini mencakup penyediaan sarana produksi, penyimpanan hasil tangkapan, pemasaran, hingga pada akhirnya peningkatan pendapatan nelayan.
“Program pembangunan 2.000 kampung nelayan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan sekaligus mendorong ketahanan pangan nasional berbasis potensi pesisir,” pungkasnya.
Belum ada rincian teknis mengenai lokasi persis kampung nelayan di Maluku Utara. Pemerintah provinsi masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait sebelum menentukan titik pembangunan di kabupaten dan kota.
