TERNATE — Nota kesepahaman ini bukan sekadar seremoni. Di baliknya ada persoalan struktural: Ternate yang hanya punya daratan 162,17 km² dan populasi sekitar 218.000 jiwa nyaris tidak memiliki sektor pertanian yang memadai untuk menghidupi warganya sendiri.
Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly mengungkapkan, sekitar 80 persen kebutuhan pangan kota itu didatangkan dari luar Maluku Utara, mayoritas dari Jawa Timur. Kondisi ini membuat harga komoditas di pasar tradisional seperti pasar Higienis dan pasar Gamalama sangat sensitif terhadap gangguan pasokan.
Krisis Pasokan Berujung Inflasi Tertinggi di 2015
Ketergantungan itu bukan tanpa risiko. Pada 2015 silam, inflasi di Ternate pernah menembus rekor di atas rata-rata nasional. Tekanan harga kian parah karena permintaan bahan pangan dari kawasan industri ekstraktif di Maluku Utara ikut menggerus pasokan yang ada.
Perusahaan tambang raksasa seperti PT Harita dan IWIP yang beroperasi di Halmahera disebut menjadi salah satu penyebab tingginya serapan kebutuhan pokok. Konsekuensinya, warga Ternate kerap harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan warga di kota-kota besar Jawa.
Mengapa Probolinggo dan Bawang Merah Jadi Kunci?
Dari sekian banyak komoditas, bawang merah menjadi biang keladi utama gejolak harga di Ternate. Pasokan dari sentra produksi kerap terlambat atau tidak lancar, sehingga harganya melonjak drastis di tingkat pedagang pengecer.
Kota Probolinggo sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung bawang merah nasional. Dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini berbelit, Pemkot Ternate berharap harga di pasaran bisa lebih stabil dan terjangkau.
Lima Pengusaha Ternate Terbang Langsung untuk Transaksi Bisnis
Agar kerja sama ini langsung berdampak ke lapangan, kelima pengusaha komoditas Barito (bawang, cabai, tomat) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate turut diboyot dalam kunjungan tersebut. Mereka dipertemukan langsung dengan Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Kota Probolinggo.
“Kami mengajak langsung para pelaku usaha pedagang dari Ternate agar usai kunjungan ini terjadi kesepakatan Business-to-Business (B2B) secara komersial dengan Asosiasi Bawang Merah di Kota Probolinggo,” tegas Rizal dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate berkomitmen mengawal proses bisnis ini agar berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan keuntungan yang didapat berimbang—tidak hanya menguntungkan petani di Probolinggo, tetapi juga pedagang dan konsumen akhir di Ternate.
Rapat koordinasi bulanan antara TPID Kota Ternate dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara akan terus digencarkan untuk memantau efektivitas jalur pasokan baru ini. Pertemuan tersebut sebelumnya rutin dilakukan untuk mitigasi risiko inflasi, dan kini menjadi pijakan untuk mengevaluasi realisasi kerja sama antar daerah yang baru diteken. Rizal turut menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Probolinggo Aminuddin serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila yang memfasilitasi terwujudnya ketahanan pangan regional ini.
