HALMAHERA TIMUR — Tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara resmi mengawali pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Agenda ini ditandai dengan entry meeting yang digelar di kantor bupati, diterima langsung oleh Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan BPK RI secara nasional. Cakupannya, pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan untuk tahun anggaran 2025 hingga Semester I 2026.
Dalam pertemuan tersebut, bupati didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
Bupati: Momentum Perbaikan Tata Kelola BOS
Bupati Ubaid Yakub menyambut baik kehadiran tim pemeriksa. Ia menilai proses ini bukan sekadar evaluasi, melainkan momentum untuk membenahi pengelolaan dana bantuan di sektor pendidikan.
“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur. Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar bupati dalam keterangannya.
Harapan BPK: OPD Teknis Jadi Partner Strategis
Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Danlis, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja ini sejalan dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Ia meminta seluruh perangkat daerah teknis memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” kata Danlis.
Komitmen Pemda Siapkan Data dan Koordinasi
Menindaklanjuti pemeriksaan tersebut, bupati menginstruksikan seluruh OPD terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa. Komunikasi serta koordinasi dengan BPK RI juga diminta terus dibangun agar pemeriksaan berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Pemkab Halmahera Timur menegaskan komitmennya menjadikan pemeriksaan ini sebagai sarana memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan bantuan operasional pendidikan diarahkan agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat Halmahera Timur.
