MOROTAI — Rapat yang digelar pada Senin lalu itu menjadi ajang mencari jalan keluar bagi 11 SD dan SMP yang pendanaannya tersendat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, Ansar Tibu, secara terbuka menyebut insiden ini sebagai buah dari kelalaian komunikasi antara operator sekolah dan operator di lingkungan dinas.
“Jika komunikasi kedua operator berjalan baik, tentu hal ini tidak akan terjadi. Jadi ini merupakan kelalaian dari kedua pihak operator,” ujar Ansar dalam pertemuan tersebut.
Akar Masalah: Pembaruan Data Dapodik yang Terlewat
Menurut Ansar, masalah ini berawal dari permintaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada pertengahan tahun 2025 lalu. Saat itu, kementerian meminta seluruh sekolah penerima dana BOSP untuk memperbarui data mereka. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, 11 sekolah ini tak kunjung memasukkan data yang diminta.
Akibatnya, sistem mencatat mereka sebagai sekolah yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana pada triwulan I dan II tahun anggaran 2026. Kondisi ini langsung menggerakkan Dikbud untuk mengumpulkan para kepala sekolah dan mencari solusi agar hak mereka tetap terpenuhi.
Operator Dinas Ikut Kelola Dapodik, Atas Arahan Kepala Sekolah
Dalam pertemuan itu, terungkap fakta lain. Untuk beberapa sekolah yang terdampak, pengelolaan Dapodik ternyata diserahkan kepada operator dari Dinas Pendidikan. Namun, Ansar menegaskan langkah tersebut bukanlah inisiatif sepihak dari operator.
“Untuk beberapa sekolah yang tidak mendapatkan Dana BOSP, memang Dapodik dikelola oleh operator Dinas. Namun itu berdasarkan arahan dari kepala sekolah, bukan keinginan operator. Hal tersebut juga sudah diakui oleh kepala sekolah yang bersangkutan,” katanya menjelaskan.
Solusi Segera dan Ancaman Sanksi bagi Pihak Lalai
Dikbud Morotai berjanji tidak akan tinggal diam. Ansar menyatakan pihaknya akan terus berupaya mencari jalan keluar agar sekolah-sekolah yang terdampak tetap bisa menerima haknya. Setelah persoalan ini tertangani, langkah evaluasi menyeluruh akan dilakukan.
“Yang pasti kami akan mencarikan solusi untuk sekolah yang tidak menerima Dana BOSP. Setelah itu, kami juga akan melakukan evaluasi dan memberikan sanksi kepada operator sekolah maupun operator Dinas yang terbukti lalai,” tegas Ansar.
Hingga berita ini diturunkan, nama-nama 11 sekolah yang dimaksud belum dirilis secara resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai. Namun, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa persoalan administrasi data pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah serius di daerah kepulauan tersebut.
