TERNATE — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara menggelar Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum secara daring, Senin (11/5/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Pala Dokono Kanwil setempat.
Mengukur Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan
Penilaian ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum. Tujuannya untuk memastikan kompetensi individu ASN sesuai dengan persyaratan jabatan yang diemban.
Hasil asesmen ini akan menjadi landasan objektif dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari mutasi, promosi, hingga pengembangan karier.
Kakanwil: Penting untuk Literasi Hukum Masyarakat
Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menekankan pentingnya kegiatan ini bagi pengembangan karier ASN yang profesional dan terukur. Ia menyebut kebutuhan jabatan fungsional seperti analis hukum dan penyuluh hukum sangat vital dalam meningkatkan literasi hukum di tengah masyarakat.
“Ini sangat penting mengingat kebutuhan jabatan fungsional seperti analis hukum dan penyuluh hukum sangat penting dalam meningatkan literasi hukum di tengah masyarakat. Termasuk, ini juga bagian dari pengembangan karier dan peningkatan kompetensi ASN melalui Sistem merit yang profesional serta adaktif,” ujar Argap.
BPSDM: ASN Harus Berlandaskan Pancasila
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Kemenkum, Eva Gantini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan kompetensi ASN harus sejalan dengan penguatan karakter kebangsaan yang berlandaskan Pancasila. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut profesional dan kompeten, tetapi juga memiliki etika, loyalitas, semangat pengabdian, serta berorientasi pada kepentingan publik dan bangsa.
“Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut profesional dan kompeten, tetapi juga harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. BPSDM Hukum secara konsisten melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum melalui penilaian kompetensi,” ujarnya.
Dukungan terhadap Asta Cita
Eva menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi hukum. Ia menilai jabatan fungsional analis hukum dan penyuluh hukum memegang peranan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, serta mendorong kesadaran dan budaya hukum di masyarakat.
“Sebagaimana kita pahami bersama, keberadaan Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum memegang peranan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional, meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan budaya hukum di tengah masyarakat,” tambahnya.
Penilaian kompetensi ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Eva berharap kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pengembangan kualitas ASN di lingkungan Kementerian Hukum.
