Penegasan ini menjawab keraguan nelayan yang mengira tambatan tersebut fasilitas hotel. Plt Kepala DKP Pulau Morotai, Jhon F. Tiala, memastikan bangunan itu dibangun menggunakan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Anggaran Rp500 Juta dari APBD 2019
Proyek ini dibangun pada 17 Oktober 2019 dengan pagu Rp500.000.000. Pelaksana pembangunan adalah DKP Morotai, bukan pihak swasta. Jhon menjelaskan, penempatan tambatan di kawasan hotel merupakan keputusan pada masa kepemimpinan Bupati Benny Laos, meski diakuinya lokasi itu kurang ideal.
“Itu jembatan nelayan dibangun oleh DKP Morotai dan bukan milik Hotel Molokai. Memang pembangunannya ditempatkan di situ pada masa kepemimpinan Benny Laos, meski sebenarnya lokasi tersebut kurang tepat,” ujar Jhon, Senin (11/5/2026).
Fasilitas Rusak, DKP Janji Perbaiki
Saat ini tambatan perahu mengalami sejumlah kerusakan kecil. DKP berkomitmen mengupayakan perbaikan, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Koordinasi internal terus dilakukan agar fasilitas itu kembali layak digunakan.
Jhon mengimbau nelayan Desa Juanga tetap memanfaatkan tambatan tersebut sebagai tempat berlabuh yang sah secara hukum. Ia menekankan status kepemilikan fasilitas itu jelas milik nelayan, bukan pihak hotel.
“Karena memang tambatan perahu ini milik nelayan, jadi nelayan harus gunakan itu. Kelayakan dan statusnya adalah milik nelayan untuk berlabuh di situ, sekali lagi bukan milik Molokai,” pungkas Jhon.
Manfaat bagi Nelayan Juanga
Keberadaan tambatan perahu ini penting bagi nelayan Desa Juanga yang bergantung pada akses laut untuk mencari ikan. Dengan status yang jelas, nelayan dapat beraktivitas tanpa khawatir sengketa lahan atau klaim dari pihak hotel. DKP berharap fasilitas ini menunjang produktivitas tangkapan ikan warga setempat.
