Kementerian Pertanian melaporkan pencapaian swasembada pangan nasional pada tahun 2025 yang ditandai dengan penghentian total impor beras. Capaian strategis ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jumat (8/5) malam. Langkah tersebut diklaim efektif mendongkrak kesejahteraan petani melalui stabilitas harga gabah di level Rp6.500 per kilogram.
Realisasi swasembada pangan menjadi tonggak penting dalam ketahanan nasional tahun ini. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan pemenuhan target yang diberikan saat dirinya pertama kali dilantik sebagai wakil menteri di era pemerintahan Joko Widodo. Fokus utama kebijakan ini terletak pada kemandirian produksi dalam negeri dan peningkatan nilai ekonomi di tingkat produsen.
Dalam pertemuan silaturahmi di Solo tersebut, Sudaryono memaparkan data mengenai kondisi sektor agraria terkini yang menunjukkan tren positif. Keberhasilan swasembada ini tidak hanya dilihat dari angka produksi, tetapi juga dari berhentinya arus masuk beras impor ke pasar domestik. Hal ini memberikan ruang bagi beras lokal untuk menyerap permintaan pasar secara optimal.
Intervensi Harga Gabah dan Kesejahteraan Petani
Salah satu poin krusial yang dilaporkan Sudaryono adalah kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Intervensi harga ini sengaja dilakukan pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan margin keuntungan yang layak di tengah dinamika biaya produksi. Menurutnya, kepastian harga di tingkat lapangan menjadi kunci utama agar petani tetap bergairah untuk berproduksi.
"Alhamdulillah, sebagaimana juga Pak Jokowi ketahui sekarang ini kita tidak lagi impor beras, kemudian harga gabah juga kita naikkan menjadi Rp6.500 dan petani happy," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Pemerintah juga memperkuat dukungan di sisi hulu dengan menjaga ketersediaan input produksi. Skema diskon harga pupuk hingga 20 persen telah dijalankan untuk meringankan beban biaya tanam. Selain itu, optimalisasi sistem pengairan dan jaminan pembelian hasil panen oleh pemerintah ikut memperkokoh ekosistem pertanian nasional dari risiko kerugian saat panen raya.
Apresiasi dan Arahan Keberlanjutan Pangan
Merespons laporan tersebut, Joko Widodo memberikan apresiasi terhadap perkembangan sektor pertanian saat ini. Berdasarkan pengamatannya, sokongan nyata dari pemerintah dalam bentuk kecukupan pupuk dan infrastruktur pengairan telah memberikan dampak langsung pada kebahagiaan petani di daerah. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa hasil panen kini memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.
"Pak Presiden Jokowi juga mengapresiasi dan menyampaikan bahwa pengamatan beliau itu memang petani saat ini dalam kondisi yang baik, bahagia, karena hasil panennya didukung pemerintah," tutur Sudaryono mengutip pernyataan Jokowi.
Selain melaporkan kinerja, Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyerap arahan strategis. Pengalaman Jokowi selama satu dekade memimpin Indonesia dianggap masih sangat relevan sebagai referensi dalam menjalankan program pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan.
Sinergi antarlembaga dan kesinambungan program menjadi penekanan utama dalam diskusi tersebut. Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program Kementan berjalan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang demi kemaslahatan masyarakat luas. Fokus ke depan adalah mempertahankan status swasembada agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan iklim global.
