MALUKU UTARA — Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah kembali menginisiasi program kompor listrik di tengah rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6). Menurutnya, proyeksi peningkatan subsidi dari tahun ke tahun menjadi pemicu utama. Harga LPG di pasar internasional yang mengikuti pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) membuat ongkos subsidi negara rawan membengkak saat harga minyak dunia meroket.
“Kita akan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Dan devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG di atas Rp130 triliun. Saya ulangi, di saat ICP seperti ini, harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil di hadapan anggota dewan.
Kompor Baru Dirancang untuk Daya Rendah, Target Warga Desa
Berbeda dengan program serupa yang sempat mandek beberapa tahun lalu, pemerintah mengklaim teknologi kompor listrik kali ini lebih ramah bagi masyarakat bawah. Bahlil menegaskan kompor yang akan dibagikan dirancang khusus untuk tegangan listrik di bawah 900 KVA. Hal ini agar warga di kecamatan dan desa yang memiliki kapasitas listrik terbatas tetap bisa menggunakannya.
“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 KVA. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ujar Bahlil.
Optimisme Teknologi Baru, Belajar dari Kegagalan Sebelumnya
Bahlil optimistis program ini bakal lebih diterima masyarakat dibandingkan edisi sebelumnya. Ia mengakui program konversi kompor listrik yang pernah digulirkan sebelumnya belum sepenuhnya berhasil karena tidak semua lapisan masyarakat bisa mengoperasikannya. Kini, dengan model kompor listrik terbaru, pemerintah berharap adopsi berjalan lebih mulus.
“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” ungkapnya.
Rencana ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mengurangi ketergantungan pada LPG impor. Namun, keberhasilan program akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur listrik di daerah dan sosialisasi kepada rumah tangga sasaran. Jika berjalan lancar, program ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan belanja subsidi negara yang terus menguras anggaran.
