MOROTAI — Kenaikan harga BBM non-subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat mulai terasa di ujung utara Maluku Utara. Di SPBU Sri Dewi Jaya Kilo Tiga, harga Pertamax kini menembus Rp16.650 per liter, naik signifikan dari harga sebelumnya yang Rp12.600. Kebijakan ini berlaku sejak Rabu pagi dan langsung menuai reaksi dari masyarakat setempat.
Kenaikan Hanya untuk Pertamax, Dexlite Justru Turun
Manajer SPBU Sri Dewi Jaya, Haris Patasumowo, membenarkan penyesuaian harga tersebut. Menurutnya, kenaikan hanya terjadi pada BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green 95, mengikuti instruksi nasional dari PT Pertamina Patra Niaga.
"Untuk Dexlite beberapa minggu lalu justru turun. Dari Rp26 ribu sekian per liter menjadi Rp23 ribu per liter, turun sekitar Rp3 ribu lebih. Nah, untuk sekarang hanya Pertamax yang naik," ujar Haris saat dikonfirmasi.
Ia memastikan stok BBM di SPBU masih aman dan aktivitas pengisian bahan bakar berjalan normal. Menurutnya, meski harga naik, masyarakat tetap membeli Pertamax karena kebutuhan utama untuk mobilitas sehari-hari.
Warga: Pemerintah Pusat Bunuh Torang
Di sisi lain, kenaikan ini memicu keluhan dari warga Morotai. Seorang warga, Raisah, mengaku kaget dengan lonjakan harga yang terjadi tiba-tiba. Ia khawatir harga kebutuhan pokok ikut meroket.
"BBM naik, kebutuhan dapur juga pasti naik. Dia naik paling tinggi. Kalau di SPBU sudah naik, bagaimana dengan bensin Pertamax yang dijual di depot-depot. Pasti naik, bisa Rp20 ribu per liter," ujarnya dengan nada kesal.
Raisah menambahkan bahwa kenaikan ini akan sangat memberatkan kalangan berpenghasilan rendah. Ia pun melontarkan kritik pedas kepada pemerintah pusat. "Pemerintah Pusat bunuh torang. Tong berharap BBM jangan naik terlalu tinggi," tutupnya.
Dampak Ekonomi Lokal Mengkhawatirkan
Kenaikan harga BBM non-subsidi di Morotai diprediksi akan memicu efek domino pada sektor ekonomi lokal. Pulau Morotai, yang merupakan kawasan pariwisata dan perikanan, sangat bergantung pada transportasi darat dan laut. Kenaikan harga BBM otomatis akan menaikkan biaya distribusi barang dan jasa.
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait langkah antisipasi dampak kenaikan ini. Warga berharap ada kebijakan kompensasi atau subsidi silang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di daerah terpencil seperti Morotai.
