MALUKU UTARA — Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada 2027 dengan mengandalkan kebijakan fiskal terukur di tengah ketidakpastian global. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara tumbuh 25,5% hingga September, sementara belanja negara naik 19%. Keseimbangan primer APBN mencatat surplus Rp125,5 triliun.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan capaian kinerja anggaran negara itu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk Outlook Ekonomi 2027. Forum tersebut membahas seberapa besar peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Penerimaan negara yang tumbuh 25,5% menjadi modal utama pemerintah menahan gejolak eksternal. Belanja negara yang meningkat 19% disebut tetap terarah pada program prioritas.
Surplus Primer Rp125,5 Triliun Jadi Bantalan Fiskal
Keseimbangan primer yang surplus Rp125,5 triliun menandakan penerimaan negara masih menutup belanja di luar pembayaran bunga utang. Posisi itu memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk merespons tekanan global tanpa memperlebar defisit.
Wahyu menegaskan menjaga pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan anggaran negara. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta kepastian kebijakan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong investasi dunia usaha.
Tiga Tekanan Global yang Membayangi Target 6%
Pemerintah memetakan setidaknya tiga sumber ketidakpastian yang membayangi prospek pertumbuhan. Dinamika suku bunga Amerika Serikat, pergerakan harga energi, dan arus perdagangan dunia menjadi variabel yang paling dipantau.
- Suku bunga AS: arah penurunan yang tidak pasti memengaruhi aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
- Harga energi: gejolak komoditas berdampak langsung ke penerimaan negara dan inflasi domestik.
- Perdagangan dunia: pelemahan permintaan global berisiko menekan ekspor dan kinerja industri manufaktur.
Ketiga faktor itu membuat pemerintah memilih pendekatan fiskal yang terukur ketimbang ekspansif. Belanja diarahkan pada program yang punya efek berganda ke daya beli, sementara penerimaan dijaga lewat perbaikan kepatuhan dan basis pajak.
Koordinasi Fiskal-Moneter Jadi Syarat Investasi Masuk
Bagi pelaku usaha, sinyal yang paling ditunggu adalah konsistensi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketidakselarasan keduanya berpotensi menaikkan biaya dana dan menunda keputusan ekspansi.
Pemerintah menempatkan kepastian kebijakan sebagai prasyarat agar investasi dunia usaha kembali bergerak. Tanpa itu, target pertumbuhan 6% pada 2027 sulit dicapai hanya dengan mengandalkan belanja negara.
Bagi investor obligasi, surplus keseimbangan primer memberi sinyal bahwa kebutuhan penerbitan surat utang negara tidak akan melonjak di luar rencana. Ini penting untuk menjaga ekspektasi yield SUN di tengah tekanan eksternal.
Namun, realisasi target 6% tetap bergantung pada seberapa cepat ketidakpastian global mereda. Pemerintah memilih menjaga ruang fiskal tetap lebar agar bisa merespons guncangan tanpa mengorbankan stabilitas anggaran.
