TERNATE — Gubernur LIRA Maluku Utara Said A. Alkatiri menyebut momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai titik untuk mengukur sejauh mana kebijakan nasional menyentuh masyarakat kepulauan. Penilaian itu disampaikan LIRA Malut dengan menyoroti sejumlah capaian sekaligus persoalan yang masih tersisa di daerah.
Menurut LIRA Malut, capaian di bidang investasi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan hilirisasi industri layak diapresiasi selama manfaatnya dirasakan langsung warga. Namun, lembaga itu menegaskan keberhasilan pembangunan tidak semestinya diukur hanya dari besarnya investasi, jumlah program, atau angka pertumbuhan ekonomi.
Kemiskinan Malut Naik 0,20 Poin Persentase
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yang dikutip LIRA Malut menunjukkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 5,79 persen. Angka itu meningkat 0,20 poin persentase dibandingkan September 2025.
Bagi LIRA Malut, kenaikan tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai kebijakan yang memperkuat daya beli dan membuka peluang usaha. Pemerintah didorong memperluas pemberdayaan ekonomi bagi nelayan, petani, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat rentan.
Pemerataan pembangunan juga dinilai tidak cukup lewat proyek berskala besar. Kebutuhan dasar warga di desa, pesisir, dan pulau-pulau kecil harus mendapat perhatian sesuai kondisi masing-masing wilayah, termasuk infrastruktur dasar, akses air bersih, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas antardaerah kepulauan.
Hilirisasi Diminta Beri Ruang bagi Tenaga Kerja Lokal dan UMKM
Maluku Utara memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perikanan, dan sumber daya alam lain yang menempatkannya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. LIRA Malut mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan investasi serta hilirisasi industri memberi manfaat adil bagi masyarakat setempat.
Manfaat yang dimaksud mencakup perluasan kesempatan kerja bagi tenaga lokal, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, pelibatan UMKM, serta penguatan peran pengusaha daerah dalam rantai ekonomi industri. Aspek perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat juga diminta menjadi perhatian serius.
LIRA Malut menegaskan pertumbuhan industri tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan, mengurangi ruang hidup masyarakat, ataupun meminggirkan hak atas tanah warga. Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat agar pemanfaatannya berlangsung bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.
Makan Bergizi Gratis dan Bansos Diminta Terbuka Diawasi
Di sektor kesejahteraan sosial, LIRA Malut mengapresiasi upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial, serta kebijakan pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaannya diminta disertai pengawasan kuat dan transparansi penggunaan anggaran.
Standar pelayanan yang jelas dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat disebut sebagai syarat agar program tepat sasaran. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan setiap program benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
"Keberhasilan pemerintahan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang baik, serta pembangunan yang merata. Karena itu, capaian pemerintah perlu diikuti evaluasi terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat," demikian penekanan yang disampaikan dalam pernyataan LIRA Malut.
LIRA Malut menegaskan anggaran negara merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan pembangunan, kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam, dan penegakan hukum menjadi fokus lembaga itu pada dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
