TERNATE — Ketua PORDI Maluku Utara, Muhammad Sinen, menegaskan setiap penyelenggara turnamen domino di Kota Ternate wajib berkoordinasi dengan organisasi resmi yang menaungi cabang olahraga itu. Aturan itu berlaku agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tata kelola yang berlaku.
Menurut Muhammad, perbedaan sistem permainan bukan persoalan utama. Yang paling penting adalah kejelasan status penyelenggara serta adanya koordinasi resmi dengan induk organisasi.
Rekomendasi PORDI dan ORADO Jadi Syarat Mutlak
PORDI menegaskan tidak ada ruang bagi turnamen domino yang diklaim resmi tanpa rekomendasi dari dua organisasi, yakni PORDI dan ORADO. Kepolisian diminta memastikan syarat itu terpenuhi sebelum menerbitkan izin keramaian.
"Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan," tegas Muhammad Sinen saat berada di Polres Ternate.
Kapolres Ternate Berkomitmen Tolak Event Tanpa Nama Organisasi Resmi
Komitmen itu, kata Muhammad, telah disampaikan langsung oleh pimpinan kepolisian setempat. Polres Ternate tidak akan mengeluarkan izin bagi kegiatan yang tidak mencantumkan nama dua organisasi resmi domino.
"Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan," ungkapnya.
Ia mendorong agar kegiatan yang tetap digelar tanpa rekomendasi resmi ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah itu dinilai perlu supaya tidak ada lagi event yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.
Komunitas Tetap Diberi Ruang, Asalkan Lewat Pengurus Daerah
Muhammad menegaskan komunitas domino pada dasarnya tetap diberi ruang menyelenggarakan turnamen. Hanya saja, mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan tidak boleh diabaikan, terutama jika kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen resmi.
PORDI juga menegaskan kepengurusan PORDI Kota Ternate saat ini telah dipimpin ketua definitif, yakni Nasri Abubakar. Seluruh komunitas yang berencana menggelar turnamen domino di Ternate diimbau berkoordinasi lebih dulu dengan pengurus daerah sebelum mengajukan perizinan ke kepolisian.
Langkah ini diambil guna memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah. PORDI berharap Polres Ternate konsisten menerapkan aturan perizinan tersebut sehingga aspek legalitas dan koordinasi terpenuhi secara utuh sebelum pertandingan dimulai.
