SOFIFI — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Halmahera Tengah menjadi momen krusial bagi Maluku Utara. Kawasan itu kini menjelma wajah baru pertumbuhan ekonomi Malut, dengan aktivitas industri dan investasi yang bergerak cepat. Namun laju itu memunculkan pertanyaan soal seberapa besar manfaatnya sampai ke warga.
Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Malut tumbuh 15,35 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan mencapai 17,43 persen. Angka itu menandakan aktivitas ekonomi yang kuat sekaligus perubahan struktur ekonomi yang berlangsung cepat di kawasan Halmahera.
Pertumbuhan Tinggi, Pekerjaan Rumah Ikut Bertambah
PDRB atas dasar harga berlaku pada kuartal II 2026 berada di kisaran Rp 40,0 triliun. Sektor industri pengolahan tercatat tumbuh hingga 35,84 persen. Perubahan ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat, terutama pada sektor pengolahan sumber daya alam dan industri.
Meski begitu, pertumbuhan tinggi tidak otomatis menjawab persoalan mendasar warga. Jalan yang sulit, layanan kesehatan terbatas, sekolah belum merata, biaya transportasi mahal, dan kesempatan kerja yang belum mengikuti laju ekonomi masih jadi ganjalan sehari-hari.
Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan pertumbuhan tidak berhenti sebagai angka statistik. Dampaknya harus terasa lewat peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang merata di berbagai kabupaten dan kota.
Halmahera hingga Morotai Simpan Potensi Berbeda
Halmahera Tengah dan Halmahera Timur memiliki kawasan industri serta potensi sumber daya alam besar. Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.
Morotai punya kekuatan pada perikanan, pariwisata, pertanian, dan posisi geografis yang strategis. Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu menyimpan potensi ekonomi kepulauan yang butuh dukungan konektivitas.
Karena itu, kebijakan pembangunan Malut mesti melihat seluruh wilayah sebagai satu kesatuan. Investasi besar di kawasan industri perlu berjalan bersama pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, jaringan komunikasi, dan pelayanan publik.
Jika pertumbuhan ekonomi bergerak cepat sementara fasilitas dasar tertinggal, kesenjangan pembangunan berisiko semakin terasa. Penduduk Malut diproyeksikan mencapai 1,39 juta jiwa yang tersebar di sejumlah pulau dan kabupaten.
Sherly Diminta Bawa Data Sekaligus Suara Warga
Posisi Gubernur Malut Sherly Tjoanda menjadi kunci dalam momentum kunjungan kepala negara. Sherly memiliki kesempatan membawa persoalan strategis daerah langsung kepada Presiden Prabowo.
Kunjungan Presiden tidak harus dipandang sebagai agenda pemerintahan yang berlangsung dalam hitungan jam. Momentum itu bisa dipakai menyampaikan kebutuhan Malut secara utuh, mulai dari konektivitas, pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, sampai masa depan sumber daya manusia.
Halmahera Tengah dapat menjadi pintu masuk untuk menggambarkan Malut secara lebih luas. Dari kawasan industri dan investasi, pembicaraan bisa bergerak menuju kebutuhan pembangunan yang dirasakan masyarakat di berbagai pulau dan kabupaten.
Sherly diharapkan membawa data pertumbuhan sekaligus kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan Malut tidak dibaca hanya dari besarnya investasi, tetapi juga dari kualitas kehidupan warga di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
