JAKARTA — Penghargaan ICPA 2026 diberikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Forum itu digelar perdana sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendorong keberlanjutan dunia usaha.
Pada penyelenggaraan pertama, panitia memberikan apresiasi kepada 100 penerima dari berbagai kalangan. Mereka berasal dari unsur tokoh masyarakat, kepala daerah, pelaku usaha, petani, pelaku UMKM, hingga pengembang atau developer.
Dua Aspek yang Disorot dari Kepemimpinan Sherly
Penghargaan yang diterima Sherly menyoroti dua aspek utama, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pelayanan responsif terhadap pengaduan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi desa berkaitan dengan penguatan potensi lokal dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara pelayanan responsif pengaduan menjadi bagian penting dalam memastikan keluhan dan kebutuhan masyarakat memperoleh perhatian pemerintah. Dua aspek itu dinilai panitia sebagai bentuk kontribusi kepala daerah yang layak diapresiasi.
M. Ronny Saleh Mewakili Gubernur di Malam Penganugerahan
M. Ronny Saleh menerima penghargaan tersebut dalam malam penganugerahan Indonesia Consumer Brands (ICC100) Expo & Award 2026. Acara berlangsung di JIEXPO Hall D2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026).
ICPA 2026 menjadi forum perdana yang diselenggarakan BPKN-RI bersama KADIN Indonesia. Penyelenggaraan tahun pertama ini melibatkan penerima dari lintas sektor, bukan hanya kepala daerah.
Target Penerima Naik jadi 500 Orang Tahun Berikutnya
Panitia menargetkan jumlah penerima apresiasi meningkat menjadi 500 orang pada penyelenggaraan tahun berikutnya. Target itu lima kali lipat dari jumlah penerima tahun ini.
Apresiasi ini menjadi pengakuan dari penyelenggara terhadap kategori kontribusi kepala daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pelayanan pengaduan masyarakat. Bagi Maluku Utara, penghargaan itu menambah catatan pengakuan tingkat nasional atas program pemberdayaan ekonomi desa dan layanan pengaduan warga di daerah itu.