Pencarian

Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Ranpergub UPTD Dinas Sosial, Topan Sopuan Sebut Penguatan Pelayanan Warga

Sabtu, 21 November 2026 • 16:16:31 WIB
Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Ranpergub UPTD Dinas Sosial, Topan Sopuan Sebut Penguatan Pelayanan Warga
Kepala Kanwil Kemenkum Malut Topan Sopuan menyampaikan harmonisasi Ranpergub UPTD Dinas Sosial Malut dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

TERNATE — Rancangan regulasi yang dibahas mengatur kedudukan, pembagian tugas, serta fungsi setiap UPTD di lingkungan Dinas Sosial Malut. Kanwil Kemenkum Malut menilai pengaturan kelembagaan itu dibutuhkan agar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial berjalan lebih jelas dan terukur.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut Topan Sopuan menyatakan harmonisasi menjadi tahap penting sebelum rancangan ditetapkan. Menurutnya, setiap regulasi daerah harus punya kejelasan pengaturan dan bisa diimplementasikan secara efektif di lapangan.

"Kanwil Kemenkum Malut mendukung upaya Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Malut dalam menghadirkan regulasi pelayanan sosial masyarakat. Harmonisasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap regulasi daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kejelasan pengaturan, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kami berharap Ranpergub ini mampu memperkuat tata kelola kelembagaan Dinas Sosial sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sosial di Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal," ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Apa yang Diatur Ranpergub UPTD Dinas Sosial Malut

Ranpergub ini menjadi payung hukum bagi unit pelaksana teknis daerah yang menjalankan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang sosial. Struktur organisasi, pembagian tugas, dan fungsi masing-masing UPTD dirumuskan agar tidak saling bertabrakan saat dijalankan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Malut Mia Kusuma Fitriana menyampaikan pembahasan mencakup aspek substansi maupun teknik penyusunan peraturan. Pihaknya mencermati kesesuaian antara dasar hukum, struktur kelembagaan, serta pembagian tugas dan fungsi UPTD.

"Melalui pembahasan ini, kami melakukan pencermatan terhadap aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial memiliki kejelasan serta selaras dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya," ungkap Mia.

Dasar Hukum: Pasal 19 Ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016

Tim perancang mengidentifikasi Ranpergub tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal itu mengatur pembentukan UPTD pada dinas daerah provinsi melalui Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Dari hasil pencermatan, tim perancang memberi

Follow lensaternate.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: indosatunews.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks