TERNATE — Ketua IDI Wilayah Maluku Utara, dr. Ali Akbar Taslim, menyebut tiga masalah utama yang dipetakan organisasinya usai pelantikan pengurus baru. Selain penunggakan jasa pelayanan, ada persoalan ketersediaan sumber daya manusia yang kurang merata dan kesejahteraan tenaga medis yang masih minim.
Kegiatan di Sahid Bela Hotel itu melibatkan jajaran kepala daerah serta perwakilan dari tujuh cabang IDI se-Provinsi Maluku Utara. Pelantikan pengurus baru berlangsung bersamaan dengan talk show yang membahas persoalan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Dokter di Dua Kabupaten Belum Terima Hak Bayar Empat Bulan
Laporan yang mencuat menyoroti tenaga dokter di Kabupaten Kepulauan Sula dan Halmahera Barat yang belum menerima pembayaran jasa pelayanan selama empat bulan. Persoalan itu disebut sebagai salah satu isu krusial yang dibahas mendalam dalam forum tersebut.
"Ada tiga masalah utama yang kami petakan, yakni ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang merata dan tingkat kesejahteraan tenaga medis yang masih minim," ujar dr. Ali usai pelantikan.
IDI Wilayah Maluku Utara menyatakan berkomitmen mengawal keluhan anggotanya. Organisasi profesi itu mendorong Gubernur Maluku Utara mengambil langkah intervensi agar persoalan pembayaran hak dokter tidak berlarut.
Gubernur Diminta Fasilitasi Koordinasi Lintas Daerah
Menurut dr. Ali, penyelesaian penunggakan pembayaran membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Gubernur diharapkan memfasilitasi pertemuan lintas daerah untuk mencari jalan keluar.
"Gubernur diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi lintas daerah bersama pemerintah kabupaten/kota setempat guna mencari jalan keluar," timpal dr. Ali.
Pemerintah kabupaten yang disebut terdampak adalah Kepulauan Sula dan Halmahera Barat. Keduanya termasuk wilayah kepulauan dengan tantangan tersendiri dalam penempatan dan pembinaan tenaga medis.
IDI Pegang Dua Pilar: Pelayanan dan Kesejahteraan Anggota
dr. Ali menegaskan IDI memiliki dua pilar fokus utama, yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta pengawalan terhadap kesejahteraan para anggota. Dua hal itu disebut berjalan beriringan, bukan terpisah.
"Kami ingin seluruh cabang IDI di Maluku Utara semakin solid, terintegrasi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mutu pelayanan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Fokus pada kesejahteraan anggota muncul di tengah kondisi sejumlah dokter yang masih menunggu hak bayar. IDI menilai persoalan itu berdampak langsung pada kualitas layanan yang diterima warga.
Sistem Manajemen Terintegrasi untuk Tujuh Cabang
Untuk mengoptimalkan roda organisasi selama tiga tahun masa bakti, IDI Wilayah Maluku Utara tengah menyiapkan sistem manajemen terintegrasi. Sistem itu dirancang memantau, memetakan, dan mengelola seluruh program kerja serta masa bakti kepengurusan di tujuh cabang kabupaten/kota.
"Langkah ini bertujuan agar seluruh visi dan misi organisasi baik di tingkat cabang maupun wilayah dapat dikonsolidasikan dan direalisasikan secara terukur," katanya.
Pengurus baru akan memakai sistem tersebut sebagai alat kendali program selama masa bakti. Tujuannya agar realisasi kerja tiap cabang bisa diukur, bukan hanya direncanakan di atas kertas.
Sinergi dengan IBI dan IDAI untuk Layanan Kepulauan
Selain penguatan internal, IDI Malut akan memperluas jejaring kerja sama dengan organisasi profesi kesehatan lain, seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Sinergi itu difokuskan pada aksi sosial dan peningkatan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.
"IDI Maluku Utara berharap hadirnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan organisasi profesi dapat mempercepat penyelesaian masalah ketenagakerjaan medis sekaligus memperkokoh sistem kesehatan di Maluku Utara," tutupnya.
Dua persoalan yang masih menunggu penyelesaian adalah penunggakan jasa pelayanan di Kepulauan Sula dan Halmahera Barat serta pemerataan penempatan dokter. IDI menunggu langkah konkret pemerintah provinsi untuk keduanya.
