SOFIFI — Usulan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, soal percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota provinsi akhirnya mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU menerima usulan tersebut dan akan membahasnya bersama direktorat jenderal terkait.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, membenarkan bahwa tindak lanjut ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Sherly. "Pihak BPIW menerima dan akan menindaklanjutinya dengan direktorat jenderal terkait," katanya.
Dua Agenda Utama: Sofifi dan Trans Kie Raha
Ada dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, pengembangan kawasan ekonomi baru Trans Kie Raha. Kedua, pengembangan kawasan Ibu Kota Sofifi yang dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
Dalam usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat, Pemprov Maluku Utara mengajukan dukungan penganggaran APBN sebesar Rp2.615.162.193.835 untuk membiayai sejumlah program prioritas infrastruktur. Angka ini menjadi dasar pembahasan teknis bersama BPIW.
Mengapa Sofifi Menjadi Prioritas?
Pengembangan Sofifi memiliki posisi strategis karena kawasan ini diproyeksikan menjadi penyangga bagi kawasan industri besar seperti Kawasan Industri Weda dan Kawasan Industri Buli. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang terus meningkat, terutama akibat industri pengolahan mineral, dinilai perlu diimbangi pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
Sebelumnya, Gubernur Sherly Laos telah menyampaikan usulan serupa kepada Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Maluku Utara. Usulan tersebut kemudian diperkuat melalui surat resmi ke pemerintah pusat terkait program strategis pembangunan infrastruktur tahun 2028.
Jadwal Pembahasan dan Target Realisasi
Pembahasan bersama BPIW ini akan menjadi bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Provinsi Maluku dan Maluku Utara Tahun Anggaran 2028. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
"Bulan Oktober akan ada rapat koordinasi. Kita akan memastikan usulan-usulan daerah, termasuk pengembangan Sofifi, dapat dibahas dalam penyusunan program tahun 2028," ujar Risman.
Readiness Criteria Jadi Syarat Utama
Dalam proses penyusunan program, BPIW akan memetakan kebutuhan infrastruktur berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Setiap usulan harus memenuhi readiness criteria atau kelengkapan persyaratan administratif dan teknis agar bisa masuk dalam perencanaan program pemerintah pusat.
Rakorbangwil nantinya juga akan mengidentifikasi sejumlah usulan program tahun 2026 dan 2027 yang belum terlaksana karena belum memenuhi persyaratan tersebut. Pemprov Maluku Utara berharap sinkronisasi sejak awal ini bisa memperkuat posisi Sofifi dalam perencanaan pembangunan nasional.
