TERNATE — Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sebesar 32 persen—dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter—berlaku sejak 10 Juni 2026. Pemerhati sosial sekaligus Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara, Anwar Husen, menilai momen ini kerap menjadi celah bagi spekulan dan pelaku usaha untuk meraup untung berlebihan.
Dalam tulisannya, Anwar mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang disebutnya "terpaksa" mengambil langkah tak populis ini. Ia menekankan bahwa dampak inflasi yang diklaim terbatas oleh ekonom Purbaya Yudhi Sadewa tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan.
Klaim Inflasi Terbatas Versus Realitas Pasar
Purbaya Yudhi Sadewa, sebagaimana dikutip dari Kompas, menyatakan kenaikan Pertamax hanya berdampak terbatas pada inflasi karena bahan bakar ini jarang digunakan untuk angkutan barang atau transportasi umum. Menurutnya, biaya distribusi barang tidak akan banyak terpengaruh.
Namun, Anwar menolak anggapan tersebut. "Pasar itu wilayah 'semak belukar', bukan semata teori. Spekulan leluasa beraksi," tulisnya. Ia mencontohkan, komoditas yang tak ada hubungannya dengan BBM justru duluan naik harga, bahkan nelayan yang menggunakan BBM bersubsidi pun ikut menaikkan hasil tangkapannya.
Peringatan untuk Pemerintah Daerah
Anwar mendesak pemerintah daerah untuk tidak mengambil keputusan berdasarkan "rumus kesepakatan" atau musyawarah yang mengabaikan analisis masalah yang terukur. Menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak pada publik harus dilandasi simulasi efek kenaikan terhadap harga barang dan transportasi.
"Biasakan setiap keputusan itu dasarnya harus analisis masalah yang terukur dan berkeadilan. Hindari variabel-variabel politis. Ini murni soal isi perut warga dan daya saing ekonomi daerah," tegas Anwar dalam artikelnya.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan posisi tawar antara asosiasi jasa angkutan yang gigih memperjuangkan keuntungan dengan pengguna jasa yang tidak memiliki wakil. "Pengguna jasa selalu dalam posisi tak berdaya," ujarnya.
Mengapa Nelayan dan Angkutan Umum Ikut Naikkan Tarif?
Anwar menyoroti ironi di lapangan: jasa angkutan yang menggunakan BBM bersubsidi justru paling sering menaikkan tarif. Moda transportasi darat disebutnya kerap "bikin reseh". Sementara itu, jargon "operasi pasar" dinilainya tumpul dan kalah cepat dari aksi spekulan.
"Pada akhirnya, di setiap momentum kenaikan harga BBM selama ini, yang menyangga isi perut setiap kita, masih tetap menyisakan banyak pelajaran kemanusiaan yang belum terurai," pungkas pemerhati sosial yang juga Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara itu.
Anwar menutup tulisannya dengan pesan bahwa kenaikan BBM adalah "lahan subur paling monumental" bagi bersemainya kerakusan. "Kita masih tetap berlomba mengais untung tanpa rasa," katanya. (*)
