KEPULAUAN SULA — Rasa frustrasi warga terhadap pemerintah pusat dan daerah menjadi temuan paling menonjol dalam reses anggota DPD RI Dr. R. Graal Taliawo di Kepulauan Sula. Setelah berkeliling Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli selama hampir dua pekan pada Mei 2026, ia mendapati banyak warga yang mengaku belum pernah merasakan kehadiran negara secara nyata.
Warga Mengaku Tak Pernah Tersentuh Bantuan
Di Desa Mangon, Waigoiyofa, dan Baleha, keluhan serupa terus berulang. "Kami di desa ini tara pernah dapat bantuan apa-apa, padahal kami butuh," ujar seorang warga. Graal menangkap kekecewaan yang cukup dalam, di mana warga bahkan menilai penyaluran bantuan selama ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. "Bantuan biasanya hanya untuk dong pe orang," kata warga lain.
Seorang tokoh masyarakat di Desa Fatce bahkan mengaku baru pertama kali mendengar penjelasan langsung mengenai tugas dan fungsi anggota legislatif. "Seumur hidup beta baru dengar pendidikan politik seperti ini. Bapak harus sampaikan juga ke desa-desa lain supaya masyarakat sama-sama mengerti," ungkapnya kepada Graal.
Pulau Mangoli Dibayangi 10 Izin Tambang
Perhatian terbesar masyarakat tertuju pada keberadaan 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli. Berdasarkan data Kementerian ESDM, seluruh izin itu diterbitkan pada 2018 oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Graal menegaskan, sebagian besar kawasan Mangoli kini masuk dalam wilayah IUP sehingga memicu kekhawatiran.
"Kalau masyarakat menolak, maka harus tetap satu suara. Saya siap menjadi speaker untuk menyuarakan evaluasi izin-izin itu ke kementerian terkait," tegas Graal.
Jalan Nasional Dinilai Lebih Baik
Di tengah banyaknya keluhan, Graal mencatat satu titik terang. Kondisi jalan nasional di Kepulauan Sula dinilai relatif baik karena program preservasi dan pemeliharaan rutin masih berjalan setiap tahun. "Tidak ada lagi genangan seperti kolam susu. Itu pertanda pemeliharaan berjalan," katanya saat meninjau langsung kondisi infrastruktur.
BUMD Perikanan dan Perkebunan Didorong
Usai berdialog dengan warga, Graal menyampaikan aspirasi tersebut dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Kepulauan Sula dan jajaran pemerintah daerah. Ia mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor perikanan dan perkebunan. Menurutnya, Sula kaya akan ikan dan kopra, namun belum ada institusi daerah yang menyerap hasil produksi warga.
"Pemerintah daerah bisa menjadi jaring pengaman dengan membeli hasil nelayan dan petani pada harga yang wajar," ujar Graal. Ia menilai fluktuasi harga hasil panen dan tangkapan ikan menjadi persoalan utama yang membuat warga semakin terpuruk.
Keterbatasan Akses Bukan Alasan untuk Tak Turun ke Bawah
Graal menegaskan, meski transportasi udara dan laut ke Kepulauan Sula hanya tersedia rata-rata tiga kali dalam sepekan, hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk turun langsung. "Relasi antara rakyat dan wakilnya tidak boleh putus setelah Pemilu. Masyarakat berhak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh orang yang mereka pilih," katanya.
