TERNATE — Wacana referendum dan federalisme di Maluku Utara dinilai bukan sekadar isu politik belaka, melainkan cermin kegagalan distribusi kesejahteraan dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Ketua Umum PB Pelajar Mahasiswa Fagogoru Indonesia (PMFI), Surya Fuar, mengatakan mekanisme referendum pada dasarnya adalah hak warga untuk menerima atau menolak proposal politik ketika kepercayaan terhadap kekuasaan menurun.
“Referendum untuk Maluku Utara ini bisa dikatakan menjadi refleksi keadaan internal negara ketika Kapitalisme dan kaum borjuasi ingin kian menancapkan kekuasaan mereka di setiap sudut,” ujarnya, Senin (24/8/2026).
Kritik atas Kontrol Pusat terhadap Kekayaan Daerah
Surya menyoroti ironi besar: Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang berlimpah, namun masyarakatnya belum menikmati hasilnya secara adil. Menurutnya, kontrol pusat atas daerah telah menciptakan struktur ekonomi-politik yang timpang, di mana akumulasi kekayaan justru menumpuk di tingkat atas.
“Kita bisa melihat bagaimana kontrol Pusat atas daerah, dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, namun daerah bahkan tidak bisa menikmati kekayaan alam tersebut untuk mensejahterakan masyarakatnya,” sentilnya.
Keterbelakangan sebagai Proses, Bukan Kondisi Alamiah
Ia menjelaskan keterbelakangan sebuah wilayah bukanlah takdir atau akibat kekurangan modal semata. Surya mengutip ekonom Andre Gunder Frank untuk menegaskan bahwa keterbelakangan di wilayah pinggiran adalah akibat langsung dari pembangunan di negara pusat atau metropolis.
“Keterbelakangan bukanlah suatu kondisi Alamiah dari sebuah masyarakat. Bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi sebagai akibat Globalisasi dari sistem kapitalisme,” kata dia.
Peringatan Keras: Jangan Sampai Elite Lokal Jadi Korban Baru
Kendati mendorong perubahan, Surya memberikan catatan penting. Ia memperingatkan bahwa referendum atau federalisme tidak otomatis menyelesaikan persoalan jika hanya menjadi muatan kepentingan elite lokal. Tanpa pengawasan publik yang kuat, kerja sama elite pusat dan daerah justru berpotensi melahirkan kebijakan yang kembali merugikan rakyat.
“Maluku Utara harus referendum atau federal itu haruslah murni karena kepentingan rakyat Maluku Utara, sebab jika ide referendum atau federal ini adalah muatan ide dari elit lokal tentu rakyat akan tetap menjadi korban politik,” singgunya.
DBH dan Mekanisme Kontrol Rakyat
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasca-perubahan struktur, Surya menekankan isu dana bagi hasil (DBH) harus dipastikan bermuara pada kemakmuran rakyat. Ia juga meminta masyarakat memiliki mekanisme kontrol dan berani memberikan sanksi kepada siapapun yang berkuasa apabila gagasan ini berkembang menjadi keputusan politik final.
“Untuk itu demi menjaga agar elit pusat dan elit pinggiran tidak lagi berkuasa dengan sewenang-wenang dari adanya referendum ini, maka isu DBH yang bermuara pada ekonomi dan politik harus benar-benar dipastikan untuk kemakmuran rakyat Maluku Utara,” katanya.
Wacana ini muncul di tengah penilaian bahwa penumpukan kekayaan di bawah kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran semakin menguat, sehingga Maluku Utara dinilai tidak bisa lagi hanya berdiam diri menunggu nasib. “Maluku Utara Harus berdiri untuk menentukan nasib sumber daya alamnya, politiknya, ekonominya dan siklus kehidupan sosial masyarakatnya sendiri,” sambung Surya.
