TERNATE — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Maluku Utara, Iswan Abubakar, menegaskan bahwa dukungan publik terhadap program pemerintah tidak menghilangkan fungsi kontrol masyarakat. Menurutnya, pengawalan terhadap jalannya pembangunan justru menjadi bagian dari pengisian kemerdekaan.
"Dukungan kepada pemerintah bukan berarti kita berhenti melakukan kritik. Justru masyarakat harus terus mengawal agar seluruh program berjalan tepat sasaran, transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," ujar Iswan dalam pernyataan yang diterima di Ternate.
Malut Punya Peran Besar dalam Hilirisasi
Iswan menyebut Maluku Utara berada di posisi strategis dalam agenda hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam yang digagas pemerintah pusat. Potensi pertambangan, kelautan, dan perikanan yang dimiliki daerah dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola dengan tepat.
"Maluku Utara memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu, kita harus memastikan kekayaan tersebut memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.
Menurut Iswan, hilirisasi harus berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga. Ia juga menyambut rencana pemerintah membangun Bank Emas Indonesia serta penguatan perdagangan komoditas strategis melalui bursa mineral dalam negeri pada 2026.
MBG Jadi Investasi Jangka Panjang bagi Generasi 2045
Selain sektor ekonomi, Iswan menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan gizi anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak kita hari ini adalah generasi yang akan membawa Indonesia pada 2045," kata Iswan.
Ia menambahkan, pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Pemerintah pusat sendiri telah menyampaikan langkah renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, serta perbaikan sekolah di berbagai wilayah Indonesia dalam penyampaian kebijakan pada Agustus 2026.
Asta Cita Harus Diterjemahkan Sampai ke Daerah
Iswan menekankan bahwa semangat Asta Cita yang menjadi arah pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran harus diterjemahkan hingga tingkat daerah. Visi Indonesia Emas 2045, kata dia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia.
RPJMN 2025–2029 disebutnya sebagai tahap pertama pelaksanaan RPJPN 2025–2045 sekaligus fondasi awal menuju target besar tersebut. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat Maluku Utara menjaga stabilitas daerah dan memperkuat persatuan.
"Di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju," pungkasnya.
