HALMAHERA TIMUR — Langkah konkret hilirisasi kelapa di Maluku Utara kembali digaungkan. Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, mengusulkan langsung pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul ke Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, di Jakarta, Rabu (24/6/2026). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari potensi besar perkebunan kelapa di wilayah tersebut.
Luas Lahan dan Potensi Produksi Kelapa di Haltim
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, luas perkebunan kelapa eksisting di Halmahera Timur mencapai 45.602 hektare. Angka ini belum termasuk lahan potensial seluas 48.843 hektare yang siap dikembangkan. Potensi ini menjadikan Haltim sebagai salah satu kabupaten dengan areal perkebunan kelapa terluas di Provinsi Maluku Utara.
“Halmahera Timur memiliki potensi perkebunan kelapa yang sangat besar. Dengan dukungan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul, kami optimistis sektor perkebunan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Ubaid dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi.
Langkah Strategis: Pabrik Pengolahan dan Bibit Unggul
Ubaid mengatakan, pembangunan pabrik pengolahan kelapa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah pada komoditas perkebunan. Selama ini, sebagian besar hasil kelapa petani dijual dalam bentuk gelondongan atau kopra dengan harga fluktuatif. Dengan adanya pabrik, nilai jual produk olahan seperti minyak kelapa, VCO, atau briket arang tempurung bisa lebih tinggi.
Selain pabrik, Pemkab Haltim juga meminta bantuan bibit unggul untuk meremajakan tanaman kelapa yang sudah tua. Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Ricfat, yang mendampingi bupati dalam pertemuan tersebut, berharap usulan ini mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
Respons Kementan: Permohonan Resmi Harus Segera Disampaikan
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat meminta Pemkab Halmahera Timur segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi data dan potensi perkebunan secara detail. Dokumen itu akan menjadi dasar tindak lanjut teknis dan administratif dari kementerian.
Ricky menambahkan, jika belum memungkinkan direalisasikan tahun ini, program tersebut diharapkan masuk dalam agenda pembangunan tahun depan. “Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, termasuk kelapa,” kata Ricky.
Dampak bagi Petani dan Ekonomi Daerah
Keberadaan pabrik pengolahan kelapa dinilai akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Petani tidak lagi menjual hasil panen dalam bentuk mentah dengan harga rendah, melainkan bisa memasok ke pabrik dengan harga lebih stabil. Pemkab Haltim menargetkan sektor perkebunan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam lima tahun ke depan.
Dukungan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan hilirisasi ini. Kunjungan ke Kementan merupakan bagian dari komitmen Pemkab Halmahera Timur dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
