MALUKU UTARA — Selama ini, publik mungkin hanya mengenal segelintir nama besar seperti Pertamina, PLN, BRI, atau Telkom. Namun, di bawah mereka, terdapat ratusan anak perusahaan, cucu usaha, hingga cicit perusahaan yang membentuk struktur raksasa. Presiden Prabowo mengakui dirinya baru tersadar akan besarnya jumlah ini setelah menjabat.
"Saya kira perusahaan BUMN jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu jumlahnya seribu lebih," ungkap Prabowo dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Rabu (24/6/2026).
1.600 Jabatan Tinggi Dipangkas, Negara Hemat Triliunan
Pemerintah telah memulai aksi efisiensi dengan melikuidasi 240 perusahaan negara yang dinilai tidak efektif dan merugi kronis. Dari likuidasi tahap awal ini, terungkap satu fakta mengejutkan: besarnya biaya operasional manajemen atau overhead costs.
Setiap perusahaan yang merugi rata-rata memiliki setidaknya 4 orang direksi dan 4 orang komisaris. Dengan asumsi gaji minimal Rp50 juta per orang per bulan—sementara banyak yang menerima jauh di atas angka itu—negara kehilangan puluhan miliar rupiah setiap bulan hanya untuk membayar gaji para pejabat di perusahaan yang rugi.
"Kalau dihitung empat direksi dan empat komisaris, delapan. Dikalikan 200 lebih, ada 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Sudah rugi, minta bonus lagi. Kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," tegas Presiden.
Target Akhir: Hanya 300 Entitas yang Tersisa
Rencana pembubaran massal ini bukanlah aksi dadakan, melainkan bagian dari peta jalan transformasi ekosistem BUMN. Dari total 1.077 entitas yang terdata, sebanyak 258 perusahaan telah berhasil dikonsolidasikan dan dilebur ke dalam induk-induk holding terintegrasi.
Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara akan ditekan drastis dari lebih 1.000 menjadi hanya sekitar 300 entitas. Langkah ini diyakini tidak akan mengganggu pelayanan publik, justru sebaliknya: memperkuat tata kelola perusahaan yang tersisa agar fokus mencetak dividen bagi negara, alih-alih terus bergantung pada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Kami ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700, lah," pungkas Prabowo.
