TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan untuk bersinergi penuh dengan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) selama pendataan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung. Instruksi tersebut mencakup camat, lurah, kepala desa, beserta perangkatnya untuk memberikan kemudahan akses dan mendukung kecepatan kerja petugas di lapangan.
“Seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa beserta perangkat dan jajarannya wajib bersinergi dengan petugas lapangan untuk memberikan kemudahan akses serta mendukung kecepatan kerja petugas BPS demi kenyamanan masyarakat,” ujar Muhammad Sinen dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/6/2026).
Data Valid Jadi Modal Intervensi Kebijakan yang Tepat Sasaran
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini menegaskan bahwa kesuksesan sensus tidak hanya diukur dari kelancaran pendataan, tetapi juga dari kualitas data yang dihasilkan. Ia meminta masyarakat untuk bekerja sama memberikan informasi yang jujur dan akurat.
“Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga ke depan nanti pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan tepat sasaran,” kata Muhammad Sinen.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga akan menjaga komunikasi dan koordinasi intensif dengan BPS setempat. Langkah ini untuk memastikan data wilayah bebas dari kendala administrasi dan tetap valid sepanjang proses sensus.
Maluku Utara Alami Transisi Ekonomi dari Rempah ke Nikel
Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara dicanangkan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Pencanangan ditandai dengan pemukulan tifa oleh para kepala daerah se-Maluku Utara.
Dalam pidatonya, Amalia memaparkan urgensi besar di balik sensus ini, terutama bagi Maluku Utara yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Ia menjelaskan bahwa struktur ekonomi daerah sedang mengalami transisi signifikan.
“Dulu didominasi oleh sektor pertanian dan rempah-rempah. Sekarang bergeser menuju dominasi industri pengolahan nikel, di samping potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan yang terus berkembang,” jelas Amalia.
Lonjakan Transaksi Digital Jadi Target Pemotretan SE2026
Sensus Ekonomi 2026 dirancang khusus untuk memotret perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat modern. Salah satu fokus utamanya adalah lonjakan transaksi digital dan daring yang selama ini belum terekam secara mendalam dalam data statistik nasional.
Melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, pendataan lengkap ini ditargetkan mampu menghasilkan basis data yang akurat. Data tersebut akan menjadi kompas pembangunan berkelanjutan bagi Maluku Utara.
“Partisipasi aktif dan keterbukaan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan peta ekonomi nasional yang mutakhir,” tegas Kepala BPS RI.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi penegasan bahwa data yang valid bukan sekadar angka, melainkan modal utama bagi Maluku Utara untuk mempertahankan dan mengarahkan momentum pertumbuhan ekonominya ke arah yang lebih baik di masa depan.
