TERNATE — Muhammad Zabir menyebut, secara keseluruhan Kanwil Kemenhaj Malut memiliki enam aset. Namun, untuk operasional sehari-hari, mereka masih menumpang di gedung Asrama Haji.
“Kalau dihitung memang ada enam, tetapi Kanwil saat ini menggunakan gedung Asrama Haji. Dari sisi pemanfaatannya, memang sebelumnya ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan sehingga kami melakukan perbaikan secara bertahap,” ujarnya kepada awak media di Ternate, Rabu (22/07/2026).
Empat Kabupaten Baru Miliki Kantor Sendiri
Hingga kini, kantor Kemenhaj di tingkat kabupaten/kota baru tersedia di empat daerah. Yakni Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.
Untuk tahun ini, rencana pembangunan kantor baru akan menyasar Kota Tidore Kepulauan. “Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di Maluku Utara,” kata Zabir.
Gedung Terbakar Terkendala Transisi Kelembagaan
Terkait nasib gedung yang terbakar, Zabir menjelaskan pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut ke pusat. Namun, pembangunan kembali belum bisa direalisasikan karena adanya perubahan kelembagaan dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Memang sempat ada rencana pembangunan kembali, tetapi karena adanya transisi kelembagaan dan aturan baru, proses tersebut akhirnya tertunda,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan pembatasan proyek dengan skema tahun jamak untuk anggaran bernilai besar. Alhasil, pembangunan gedung harus menunggu proses penganggaran berikutnya.
Target Realisasi Paling Lambat Dua Tahun ke Depan
Zabir berharap pembangunan bisa dianggarkan tahun depan atau paling lambat dua tahun ke depan. Proses ini, kata dia, tak hanya melibatkan Kemenhaj, tapi juga perlu koordinasi dengan Bappenas dan instansi terkait lainnya.
“Mudah-mudahan bisa dianggarkan tahun depan, atau paling lambat dua tahun ke depan. Karena proses ini tidak hanya melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga harus melalui koordinasi dengan Bappenas dan instansi terkait lainnya,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh rencana pembangunan infrastruktur perkantoran bisa segera terealisasi. Dengan begitu, pelayanan Kemenhaj kepada masyarakat di Maluku Utara bisa berjalan lebih optimal, nyaman, dan profesional.
