Pencarian

Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperda Inisiatif DPRD Ternate, dari Tata Kelola Zakat hingga Perlindungan Bahasa dan Sastra

Jumat, 20 November 2026 • 08:46:01 WIB
Kemenkum Malut Harmonisasi 5 Ranperda Inisiatif DPRD Ternate, dari Tata Kelola Zakat hingga Perlindungan Bahasa dan Sastra
Kakanwil Kemenkum Malut Topan Sopuan memimpin rapat harmonisasi lima Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate.

TERNATE — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi memastikan setiap rancangan peraturan daerah punya landasan hukum kuat sebelum ditetapkan. Rapat berlangsung mulai pukul 14.00 WIT dan dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, bersama sejumlah anggota Bapemperda.

Lima Ranperda yang dibahas adalah Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya; Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Ketahanan dan Keberlanjutan Keluarga; serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Lima Ranperda yang Dibahas

  • Ranperda Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya
  • Ranperda Penggunaan dan Perlindungan Aksara, Bahasa, dan Sastra Ternate
  • Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  • Ranperda Ketahanan dan Keberlanjutan Keluarga
  • Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penjadwalan harmonisasi merupakan tindak lanjut arahan Topan Sopuan yang diteruskan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana. Para Perancang Peraturan Perundang-undangan ditugaskan menyiapkan rapat terhadap kelima rancangan tersebut.

Mengapa Harmonisasi Tidak Bisa Dilewati

Mia Kusuma Fitriana menegaskan harmonisasi bukan lagi soal wajib atau tidak, melainkan tahapan yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rapat pembukaan dilakukan secara daring.

"Harmonisasi bukan lagi tentang wajib atau tidak, melainkan merupakan tahapan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi ini dilakukan pada tahapan penyusunan atau pembahasan. Oleh karena itu, ketika harmonisasi tidak dilaksanakan, maka peraturan daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat yuridis formal," jelas Mia.

Pengujian mencakup kesesuaian materi muatan dengan kaidah pembentukan peraturan serta potensi pertentangan dengan regulasi lain, baik vertikal maupun horizontal. Setelah rampung, Kanwil Kemenkum Malut menerbitkan surat hasil harmonisasi yang menjadi dokumen wajib dalam proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi.

Substansi Harus Menjawab Kebutuhan Warga Ternate

Topan Sopuan menyebut lima Ranperda menyangkut berbagai aspek penting kehidupan masyarakat. Regulasi yang lahir dari proses panjang ini dituntut implementatif, bukan sekadar formalitas hukum.

"Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi, kita memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya," ujar Topan Sopuan.

Ia mendorong DPRD Kota Ternate memperkuat koordinasi dengan Kanwil Kemenkum Malut sejak tahap perencanaan hingga pembahasan. "Kami berharap kerja sama antara Kanwil Kemenkum Malut dan DPRD Kota Ternate dapat terus ditingkatkan," tambahnya.

DPRD Ternate Sebut Lima Ranperda Aspirasi Masyarakat

Nurlaela Syarif menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini diberikan Kanwil Kemenkum Malut dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, kelima Ranperda berangkat dari aspirasi warga Ternate.

"Selama ini kami telah menerima banyak masukan dari Kanwil Kemenkum Malut dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kami sangat mengapresiasi pendampingan tersebut dan ke depannya DPRD Kota Ternate berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama serta memperkuat sinergi ini. Lima Ranperda yang kami usulkan merupakan aspirasi masyarakat Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik," ungkap Nurlaela.

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan hasil harmonisasi terhadap kelima rancangan. Surat hasil harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Malut akan menjadi bekal DPRD Kota Ternate membawa Ranperda ke tahap fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Maluku Utara.

Follow lensaternate.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: klikfakta.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks