MOROTAI — Kasat Reskrim Polres Pulau Morotai, IPTU Yakub Biyagi Panjaitan, menyatakan penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada delapan orang saksi. Enam di antaranya sudah hadir memberikan keterangan, sementara dua anggota DPRD belum memenuhi undangan.
Saksi yang telah diperiksa berasal dari unsur masyarakat setempat dan pemerintahan desa. Kepala Desa Sabatai dan Kepala Desa Sabala termasuk di antara mereka yang telah dimintai keterangan.
Dua Legislator Belum Hadir, Satu Konfirmasi Sakit
Yakub menyebut pihaknya memanggil Ketua DPRD Muhammad Rizky dan anggota DPRD Partai Hanura, Johor Boleu, untuk dimintai klarifikasi. Keduanya belum hadir hingga proses pemeriksaan berjalan.
"Iya, untuk anggota DPRD juga kita lakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Dua-duanya kita layangkan surat panggilan. Sejauh ini mereka belum hadir, salah satunya mengonfirmasi alasan sedang sakit," kata Yakub.
Pemanggilan dua legislator itu merupakan bagian dari penyelidikan atas laporan Dinas Perhubungan (Dishub) Morotai. Satreskrim Polres Morotai telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) sebagai dasar penanganan perkara.
Polisi Telusuri Dugaan Pihak yang Menggerakkan Massa
Penyelidikan dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aksi penutupan akses jalan. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menggerakkan massa hingga berujung pada pemblokiran jalan umum.
"Laporan polisi sudah kita terima, Sprindik telah diterbitkan, dan saat ini kami sedang melaksanakan proses penyelidikan. Sejauh ini dari 8 orang saksi yang kita panggil, 6 orang sudah hadir memberikan keterangan," ujar Yakub saat dikonfirmasi, Jumat, 6 November 2026.
Ancaman Hukuman Tujuh Tahun Penjara
Penyidik menerapkan Pasal 321 KUHP terkait dugaan tindakan merintangi atau menghalangi jalan umum. Yakub menyebut ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun.
"Kami proses dengan Pasal 321 KUHP tentang tindakan merintangi atau menghalangi jalan umum. Ancaman hukumannya cukup berat, yaitu hingga 7 tahun pidana penjara," paparnya.
Meski begitu, Yakub mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum tetap merupakan hak warga negara. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pemberitahuan resmi kepada kepolisian diperlukan sebelum aksi digelar. Aspirasi dapat disampaikan di kantor DPRD maupun kantor bupati tanpa harus menutup akses utama yang digunakan masyarakat.
"Yang menjadi persoalan di sini, kegiatan dilakukan tanpa konfirmasi dan melanggar hukum dengan memblokir jalan utama yang merupakan akses vital masyarakat," pungkasnya.