Pencarian

Ketua DPRD Pulau Morotai Absen Paripurna APBD 2027, Tolak Tanda Tangani Dokumen Anggaran

Jumat, 06 November 2026 • 11:16:01 WIB
Ketua DPRD Pulau Morotai Absen Paripurna APBD 2027, Tolak Tanda Tangani Dokumen Anggaran
Rapat paripurna DPRD Pulau Morotai membahas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027.

PULAU MOROTAI — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulau Morotai dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027 berlangsung tanpa kehadiran Ketua DPRD Muhamad Rizki. Sidang yang digelar untuk menetapkan postur anggaran tahun depan itu dikejar waktu karena sisa masa anggaran tinggal dua bulan.

Dalam rancangan yang dibahas, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp556.936.486.079. Sementara alokasi belanja daerah dipatok Rp714.573.222.453, sehingga terdapat selisih antara pendapatan dan belanja yang direncanakan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rizki tidak tampak hadir sepanjang sidang. Jalannya rapat diambil alih Wakil Ketua I Djainudin Papala bersama Wakil Ketua II Erwin Sutanto.

Ketua BK Akui Belum Terima Alasan Resmi

Ketua Badan Kehormatan DPRD Morotai Naswin Rowo membenarkan ketidakhadiran Ketua DPRD pada agenda krusial tersebut. Ia menyatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan apa pun dari yang bersangkutan.

"Ketua DPRD tidak ada informasi ke saya alasan apa sehingga yang bersangkutan tidak hadir, tanpa ada pemberitahuan," ujar Naswin saat dikonfirmasi, Jumat (6/11/2026).

Absennya ketua sekaligus keengganannya menandatangani undangan paripurna sempat membuat proses administrasi nyaris terkendala. Penandatanganan undangan akhirnya dialihkan ke Wakil Ketua I.

"Sehingga yang tanda tangan undangan dilakukan oleh Waka I. Tapi untuk ketua sampai sejauh ini tidak sampaikan, kenapa tidak tanda tangan dan kenapa tidak hadir paripurna," tuturnya.

Kuorum Tetap Terpenuhi, Dokumen APBD 2027 Tanpa Tanda Tangan Ketua

Meski pimpinan tertinggi legislatif mangkir, rapat paripurna dipastikan tetap memenuhi kuorum. Kendati demikian, Rizki tetap bersikeras tidak membubuhkan tanda tangannya pada dokumen APBD 2027.

Naswin mengaku belum bisa memastikan secara utuh dasar penolakan tersebut. Ia belum mendengar pernyataan langsung dari Ketua DPRD.

"Tapi itu saya belum konfirmasi dan sampai saat ini. Saya belum dengar langsung statement pak ketua bahwa dia tidak tanda tangan. Hanya wakil ketua dalam pengesahan paripurna APBD 2027 kemarin, wakil ketua I menyampaikan bahwa ketua DPRD tidak tanda tangan," imbuhnya.

Isu Proyek Jalan Sabatai Tua dan Sabala di Balik Aksi Boikot

Informasi yang beredar di lapangan menyebut aksi mangkir dan penolakan tanda tangan itu berkaitan dengan tuntutan jaminan penyelesaian proyek jalan Desa Sabatai Tua dan Sabala. Dua proyek infrastruktur itu disebut menjadi sumber kekecewaan Ketua DPRD.

Naswin menegaskan seluruh anggota legislatif tetap wajib mematuhi kewajiban kedinasan, terutama untuk agenda yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

"Namun yang terpenting sebagai ketua BK menegaskan seluruh anggota DPRD agar hadir dalam rapat paripurna. Jadi pada prinsipnya semua diwajibkan hadir karena ini agenda penting paripurna pembahasan APBD 2027 untuk kepentingan rakyat Kabupaten Pulau Morotai, masyarakat mengharapkan kehadiran teman-teman saat pembahasan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Muhamad Rizki belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Proses penetapan APBD 2027 Kabupaten Pulau Morotai menunggu penyelesaian administrasi dari pimpinan dewan.

Follow lensaternate.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: tandaseru.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks