SOFIFI — Kunjungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menjadi sinyal keseriusan Pemkab Halmahera Timur dalam merapikan sektor tambang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Bupati Ubaid Yakub tidak datang sendirian. Ia didampingi Ketua Komisi III DPRD Haltim, Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, serta jajaran pemerintah daerah.
Apa Saja yang Dibahas dalam Pertemuan Itjen ESDM?
Pembahasan utama dalam pertemuan tersebut berfokus pada tiga hal. Pertama, penguatan pengawasan terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban perizinan. Ketiga, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut temuan di lapangan.
Pemkab Haltim menginginkan adanya pendampingan teknis dari Itjen ESDM agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis di lapangan. Ini penting mengingat aktivitas pertambangan di Haltim cukup masif dalam beberapa tahun terakhir.
Mengbar Pengawasan Tambang Jadi Prioritas Pemkab Haltim
Bupati Ubaid Yakub menegaskan bahwa pembenahan tata kelola tambang bukan sekadar formalitas. Ia ingin memastikan setiap perusahaan mematuhi aturan lingkungan, kewajiban pajak, dan hak-hak masyarakat sekitar tambang.
Pertemuan dengan Itjen ESDM ini merupakan bagian dari rangkaian upaya Pemkab Haltim untuk memperkuat koordinasi vertikal. Sebelumnya, pemerintah daerah juga telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik tambang yang dinilai bermasalah.
Langkah Lanjutan Setelah Pertemuan dengan Itjen ESDM
Setelah pertemuan ini, Pemkab Haltim berencana menyusun rencana aksi bersama Itjen ESDM. Langkah konkret seperti peningkatan kapasitas pengawas daerah dan pembentukan satuan tugas pengawasan tambang akan menjadi prioritas ke depan.
Dengan adanya dukungan dari pusat, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Halmahera Timur bisa lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang kerap melaporkan aktivitas tambang yang tidak sesuai prosedur.
