TERNATE — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate pada paruh pertama 2026 menunjukkan tren positif. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Mochtar Hasim, mengungkapkan bahwa dari target lebih dari Rp100 miliar, Pemkot telah mengantongi Rp72 miliar.
“Kami masih memiliki waktu enam bulan ke depan untuk terus mengoptimalkan penerimaan daerah. Harapan Banggar melalui evaluasi LPP APBD 2025 adalah berbagai kekurangan yang terjadi pada 2025 tidak kembali terulang pada 2026,” ujar Mochtar dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Penerimaan Pajak Naik Signifikan, Retribusi Jadi Fokus Berikutnya
Mochtar memaparkan perbandingan kinerja pajak daerah. Pada Semester I 2025, penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp40 miliar. Angka itu melonjak menjadi Rp54 miliar pada periode yang sama di tahun 2026.
Ia menambahkan, peningkatan ini merupakan hasil dari pembenahan internal yang dilakukan BP2RD. Di tengah tekanan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), optimalisasi PAD menjadi kebutuhan mendesak untuk menopang belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dengan kondisi ini, kami berharap pendapatan daerah dapat terus dioptimalkan sehingga dapat membantu BPKAD dalam memenuhi kebutuhan belanja yang diajukan oleh sejumlah OPD,” kata Mochtar.
Target PBG Rp2,5 Miliar, Baru Terealisasi Rp200 Juta
Sorotan tajam datang dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hingga Semester I 2026, realisasi penerimaan PBG baru mencapai sekitar Rp200 juta. Padahal, target tahun ini dipatok sebesar Rp2,5 miliar.
Mochtar menyebut, Banggar DPRD Kota Ternate menilai capaian itu belum sebanding dengan tingginya aktivitas pembangunan di kota tersebut. “Sehingga itu, Banggar DPRD Ternate menilai capaian tersebut belum sebanding dengan tingginya aktivitas pembangunan di Kota Ternate,” ujarnya menirukan evaluasi legislatif.
Rapat Khusus dengan PUPR dan DPMPTSP Segera Digelar
Untuk mengejar ketertinggalan, Banggar berencana menggelar rapat khusus bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rapat ini akan membahas kendala teknis yang dihadapi selama enam bulan pertama dan langkah-langkah perbaikan ke depan.
“Rapat itu untuk membahas kendala yang dihadapi selama enam bulan pertama, serta langkah-langkah teknis yang akan dilakukan pada enam bulan berikutnya agar target PBG dapat tercapai,” pungkas Mochtar.
Sementara itu, Banggar juga meminta BP2RD memperkuat koordinasi dengan OPD pengelola PAD lainnya. Rapat lanjutan akan digelar bersama Disperindag untuk membahas retribusi pasar, Dishub terkait retribusi parkir, serta DLH dan PDAM untuk retribusi persampahan yang dinilai memiliki potensi besar.
