SOFIFI — Risman Iriyanto Djafar mengemban tugas sebagai Plt Kadis PUPR Maluku Utara di tengah tuntutan pembangunan jalan dan jembatan yang belum selesai. Sebagai salah satu birokrat muda di Pemprov Malut, ia harus memastikan program berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, dan memberi manfaat nyata bagi warga di 10 kabupaten/kota.
Beban administratif, teknis, dan pengawasan menumpuk di posisi itu. Kebutuhan pembangunan jalan terus meningkat, sementara kemampuan anggaran harus dihitung cermat.
Mengapa Jalan Malut Sulit Diselesaikan
Karakteristik geografis Malut membuat pekerjaan infrastruktur tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Wilayah kepulauan, medan berat, jarak antarkabupaten/kota, dan keterbatasan akses menuntut perencanaan yang tidak asal jalan.
Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe menempatkan infrastruktur sebagai agenda penting. Namun kebutuhan jalan yang memadai tersebar di banyak titik dengan tingkat kesulitan berbeda-beda.
Kualitas Konstruksi Jadi Ukuran, Bukan Jumlah Paket Proyek
Pekerjaan di PUPR Malut tidak cukup dinilai dari banyaknya paket proyek atau panjang jalan yang dibangun. Kualitas konstruksi, ketahanan jalan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak ikut menentukan hasil.
Jalan yang dibangun dengan anggaran publik diharapkan memperpendek waktu perjalanan, menekan biaya transportasi, memudahkan distribusi hasil produksi, serta membuka akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi.
Petani dan Nelayan Paling Merasakan Dampak Jalan Rusak
Dalam Musrenbang RKPD 2027 di Ternate pada 7 Mei 2026, Sherly Tjoanda menyoroti persoalan akses yang dihadapi petani dan nelayan. Hasil pertanian dan perikanan membutuhkan jalur transportasi memadai agar bisa dibawa ke pasar.
Ketika jalan sulit dilalui, biaya angkut naik dan distribusi hasil produksi berpotensi terhambat. Sherly juga mengangkat soal pertumbuhan ekonomi Malut yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Usulan Rp 2,9 Triliun ke Pemerintah Pusat Belum Jadi Anggaran
Pada 22 April 2026, Sherly mengusulkan dukungan anggaran infrastruktur sekitar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI. Usulan itu mencakup pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan.
Nilai tersebut masih berupa proposal, sehingga belum bisa diperlakukan sebagai dana yang disetujui atau tersedia untuk pelaksanaan proyek. Pada Oktober 2025, Sherly pernah menyampaikan belanja jalan dan jembatan 2025 berada di kisaran Rp 160 miliar, sedangkan kebutuhan 2026 diperkirakan Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar.
Capaian 150 Kilometer dan Target 300 Kilometer
Pada peringatan HUT ke-27 Malut Oktober 2026, Pemprov Malut menyampaikan capaian pembangunan jalan sekitar 150 kilometer selama 2025-2026. Target tambahan sekitar 150 kilometer pada 2027 disebutkan, sehingga keseluruhan sasaran mencapai 300 kilometer.
Capaian dan target perlu dipisahkan agar warga tahu ruas mana yang sudah selesai, sedang dikerjakan, dan masih dalam perencanaan. Data jaringan jalan menunjukkan pekerjaan yang masih panjang.
Jalan Trans Kieraha dan Koridor yang Menunggu
Jalan Trans Kieraha saat ini sudah menghubungkan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah meski belum diaspal. Program konektivitas itu direncanakan mencakup sejumlah titik koridor untuk menghubungkan wilayah penting di Malut.
Koridor yang direncanakan mencakup Sofifi-Ekor sepanjang sekitar 27 kilometer dan Ekor-Kobe sekitar 34 kilometer. Pengembangannya perlu diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, kesiapan lahan, kondisi lingkungan, dan kelayakan teknis tiap ruas.
Pembangunan badan jalan belum otomatis membuat ruas berfungsi optimal. Kualitas permukaan, sistem drainase, kondisi jembatan, akses menuju permukiman, dan kesinambungan jalur antarkabupaten/kota ikut menentukan manfaat jalan bagi masyarakat.
