TERNATE — Lewat tulisan opini di tandaseru.com, Sukarman Hirto, yang akrab disapa Kang Apoy, mempertanyakan apakah pengakuan sebagai cagar budaya nasional sudah sejalan dengan kualitas perlindungan, pengawasan, pengelolaan, dan pelestarian bangunan peninggalan kolonial itu. Ia memandang benteng ini sebagai saksi sejarah, ruang ingatan kolektif, dan bagian dari identitas Kota Ternate.
Status Nasional Tak Cukup Diukur dari SK dan Papan Nama
Menurut Sukarman, keberhasilan pelestarian tidak bisa dinilai dari surat keputusan, papan nama, kegiatan seremonial, atau besarnya anggaran revitalisasi. Ukurannya adalah keaslian bangunan yang terjaga, kepatuhan terhadap zonasi, pengawasan pemanfaatan kawasan, dokumentasi sejarah, kajian ilmiah, dan keterlibatan masyarakat serta komunitas budaya.
Ia juga menyoroti sejumlah kemungkinan masalah, yakni perizinan, pembangunan fasilitas, pemanfaatan zona inti, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Jika masalah semacam itu ada, katanya, itu persoalan tata kelola yang menuntut penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban kelembagaan, bukan sekadar urusan teknis.
"Jangan sampai kita bangga dengan status nasional, tetapi gagal menunjukkan tanggung jawab nasional dalam menjaga warisan sejarah tersebut," tulis Sukarman Hirto, Pemerhati Budaya Maluku Utara.
Lima Pertanyaan yang Diminta Dijawab dalam Evaluasi Balai
Sukarman meminta evaluasi terhadap pimpinan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI mencakup lima hal:
- pelaksanaan pengawasan dan perlindungan Benteng Oranje sebagai cagar budaya nasional;
- koordinasi balai dengan Pemerintah Kota Ternate, Tim Ahli Cagar Budaya, dan pemangku kepentingan kebudayaan;
- pengawasan terhadap pembangunan dan aktivitas pemanfaatan di kawasan benteng;
- penyampaian dan tindak lanjut rekomendasi teknis serta kajian pelestarian secara konsisten;
- keterbukaan informasi soal program, anggaran, hasil pengawasan, dan capaian pelestarian di Maluku Utara.
Jika evaluasi menemukan kelalaian, ketidakefektifan pelaksanaan tugas, atau kegagalan menjalankan tanggung jawab jabatan, pimpinan kementerian menurutnya harus mengambil langkah sesuai ketentuan. Langkah itu termasuk mempertimbangkan evaluasi jabatan dan kepemimpinan.
Mengapa Pelestarian Disebut Bukan Pekerjaan Satu Kantor
Sukarman menilai lembaga pelestarian tidak boleh hanya hadir saat ada kunjungan pejabat, kegiatan seremonial, atau program revitalisasi. Kehadiran itu, tulisnya, harus berupa kerja perlindungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Ia mendorong kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, akademisi, budayawan, sejarawan, komunitas, dan masyarakat yang peduli warisan budaya. Pelestarian, menurut dia, adalah tanggung jawab lintas generasi.
Tulisan Sukarman merupakan pandangan pribadi sebagai pemerhati budaya. Tanggapan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI maupun Kementerian Kebudayaan belum tercantum dalam bahan tulisan.