TERNATE — HMI Badko Maluku Utara mempertemukan pemuda, akademisi, dan elemen masyarakat sipil untuk menakar ulang arah pembangunan daerah di tengah geliat industri nikel. Kegiatan di Jati Hotel Ternate itu diikuti peserta dari kalangan pemuda dan organisasi masyarakat sipil yang merumuskan gagasan strategis sekaligus otokritik terhadap dinamika ekonomi politik lokal dan nasional.
Dua narasumber dihadirkan. Ketua MD KAHMI Halmahera Selatan yang juga pemerhati lingkungan, Rustam Ode Nuru, berbicara soal keseimbangan pembangunan. Akademisi ekonomi Universitas Khairun (UNKHAIR), Mochtar Adam, mengupas dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat akar rumput.
Rustam Ode Nuru: Investasi Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan
Rustam menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran telah menempatkan penguatan ekonomi masyarakat dan agenda pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas. Dua tahun pemerintahan itu, menurutnya, harus jadi momentum memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan.
"Keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Namun keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan industri," kata Rustam.
Ia menambahkan, ukuran lain yang tak boleh diabaikan adalah sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang. "Kita juga harus melihat sejauh mana masyarakat menikmati hasil pembangunan dan bagaimana lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang," lanjutnya.
HMI Badko Maluku Utara, tegas Rustam, akan terus mengambil peran mengawal kebijakan pemerintah. Fokus pengawalan diarahkan pada penyelamatan lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas pendidikan.
Mochtar Adam: MBG dan Kopdes Baru Bermakna jika Produksi Lokal Bergerak
Dari sisi ekonomi, Mochtar Adam menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai kebijakan yang berpotensi menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput. Kedua program itu dinilainya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lapisan bawah.
"Program MBG dan Koperasi Desa merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi dari bawah. Tantangannya adalah bagaimana program tersebut benar-benar menggerakkan produksi lokal, melibatkan petani, nelayan, UMKM, dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa," kata Mochtar.
Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan, menurut Mochtar, punya potensi besar sebagai salah satu pusat industri nikel nasional. Pengelolaan kekayaan alam itu diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan justru meninggalkan persoalan sosial dan kerusakan lingkungan.
"Kebijakan pembangunan nasional juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri pertambangan memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang," ujarnya.
Efisiensi Anggaran Diminta Kembali ke Fasilitas Publik
Mochtar juga mengapresiasi penerapan kebijakan efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Prabowo. Menurutnya, penghematan harus diarahkan pada program produktif yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti fasilitas kesehatan, sekolah rakyat, dan infrastruktur kampung nelayan.
"Efisiensi anggaran akan benar-benar bermakna apabila hasilnya kembali kepada rakyat. Jangan sampai penghematan hanya berhenti pada administrasi birokrasi, tetapi harus diwujudkan melalui pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah catatan bagi keberlanjutan pembangunan di Maluku Utara. Para pemuda yang hadir mendorong pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, pengawasan lingkungan diperketat, serta kebijakan ekonomi nasional memberi ruang lebih besar bagi masyarakat lokal.
HMI Badko Maluku Utara menegaskan komitmennya mengawal seluruh program pemerintah di wilayahnya. Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan peringatan Sumpah Pemuda diharapkan menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemerataan kesejahteraan.
