TERNATE — Samsir Hamajen bukan satu-satunya utusan daerah dalam kepanitiaan tersebut. Dari delapan nama yang tercantum di lampiran SK, tiga orang mewakili Pimpinan Pusat dan lima lainnya berasal dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di berbagai provinsi.
Penyerahan surat keputusan berlangsung di Jakarta dan dihadiri Sekretaris Jenderal Najih Prasetiyo serta Bendahara PP Pemuda Muhammadiyah Mahendra. SK bernomor 1.5/026/1448 itu menandai mulainya tahapan resmi menuju Muktamar ke-XIX.
Siapa Saja yang Duduk di Panlih Muktamar XIX?
Tiga anggota dari unsur Pimpinan Pusat adalah Ilham Pratama, Laode Azizul Kadir, dan Sedek Rahman Bahta. Lima anggota lainnya merupakan utusan pimpinan wilayah:
- Ahmad dari PWPM Sulawesi Selatan
- Asnawir dari PWPM Kalimantan Utara
- Ichsan Maulana dari PWPM Jawa Barat
- Jahidin Hidayat Daulay dari PWPM Sumatra Utara
- Samsir Hamajen dari PWPM Maluku Utara
Komposisi ini menempatkan Maluku Utara sebagai satu-satunya perwakilan dari kawasan timur Indonesia dalam kepanitiaan. Zona Indonesia Timur sendiri mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.
Mandat dari Tanwir II Bali
Keterlibatan Samsir berawal dari hasil Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali pada Mei 2026. Dalam forum itu, PWPM Maluku Utara terpilih sebagai utusan zona Indonesia Timur untuk duduk di Panlih Muktamar.
"PWPM Maluku Utara terpilih di zona Indonesia Timur untuk utusan Panlih Muktamar. Saya dimandatkan tugas oleh Ketua PWPM Maluku Utara Muhammad Fadly dan hari ini menerima SK sebagai Panlih Muktamar ke-XIX Pemuda Muhammadiyah," ujar Samsir.
Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu menyatakan akan menjalankan mandat selama enam bulan sesuai masa kerja Panlih. Ia menyebut tugas utama panitia adalah mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan formatur.
Enam Bulan Kerja, Muktamar Digelar di Surabaya 2027
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menegaskan tenggat kerja panitia sudah ditetapkan sejak SK diserahkan. Muktamar ke-XIX dijadwalkan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, pada 2027.
"Panlih yang telah diserahkan SK ini bekerja selama enam bulan terhitung hari ini sampai pelaksanaan Muktamar 2027," ujar Dzulfikar.
Ia meminta Panlih menjalankan tugas sesuai ketentuan organisasi, termasuk memperhatikan persyaratan calon formatur dan BAP ortom sebagaimana hasil Tanwir II di Bali. Dzulfikar juga mengingatkan agar persoalan yang terjadi pada Muktamar sebelumnya di Yogyakarta tidak kembali terulang, khususnya terkait berita acara hasil muktamar.
"Kita berharap Panlih saat ini mampu menjalankan tugas dengan baik hingga Muktamar," katanya.
Bagi PWPM Maluku Utara, posisi di Panlih ini menjadi pintu masuk untuk mengawal proses pemilihan formatur yang selama ini didominasi wilayah barat Indonesia. Tahapan berikutnya menunggu kerja Panlih dalam menyusun jadwal dan mekanisme penjaringan calon.
