TIDORE — Isu dukungan terhadap pembentukan negara federal yang mengatasnamakan Kesultanan Tidore akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pihak keraton. Jojau (Perdana Menteri) Kesultanan Ishak Naser yang didampingi sejumlah pemangku adat menegaskan bahwa institusi kesultanan tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait wacana tersebut.
Pernyataan ini dirilis sebagai jawaban atas viralnya informasi di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang membawa bendera adat Kesultanan Tidore seraya menyatakan dukungan terhadap isu federal dan referendum.
Klarifikasi Sultan Tidore soal Isu Federal
Ishak Naser menegaskan bahwa hingga saat ini, Sultan Tidore H. Husain Alting Syah beserta jajaran Bobato Adat tidak pernah sekalipun mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap pembentukan negara federal. Ia menyebut pemberitaan yang beredar tersebut tidak memiliki dasar dan mengatasnamakan pihak yang tidak berwenang.
"Sehubungan dengan beberapa pemberitaan yang mana dalam pemberitaan tersebut telah tersebar di berbagai media maupun di media sosial, bahwa ada sekelompok masyarakat yang menggunakan simbol adat Kesultanan Tidore berupa bendera, kemudian berbicara seolah-olah atas nama Kesultanan Tidore menyatakan bahwa Kesultanan Tidore ikut memberi dukungan untuk pembentukan negara federal," ujar Ishak, Sabtu (29/8/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kabar yang menyebut Sultan Husain Alting Syah mendukung referendum juga tidak benar. Sultan disebut hanya mengingatkan bahwa isu pembentukan negara federal masih perlu dikaji secara mendalam oleh pihak-pihak yang mengusulkannya.
Fokus Kesultanan: Tuntut Keadilan Kebijakan Pusat
Alih-alih mendukung isu federal, secara kelembagaan Kesultanan Tidore justru menyampaikan usulan konkret kepada pemerintah pusat. Pihak kesultanan meminta adanya rasa keadilan dalam kebijakan pemangkasan transfer ke daerah, khususnya yang berdampak pada wilayah kekuasaan adat kesultanan.
Wilayah yang dimaksud meliputi Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Permintaan ini disampaikan langsung sebagai bentuk perhatian kesultanan terhadap kelangsungan pembangunan di daerah-daerah tersebut.
"Yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore adalah hanya mengusulkan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan rasa keadilan kepada daerah-daerah, khususnya wilayah Kesultanan Tidore," tegasnya.
Imbauan Tegas untuk Pihak yang Mengatasnamakan Kesultanan
Dalam kesempatan yang sama, pihak kesultanan memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang tidak memiliki kewenangan atau jabatan dalam struktur lembaga adat untuk tidak berbicara atas nama Kesultanan Tidore. Tindakan mengatasnamakan kesultanan tanpa izin dinilai dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kesultanan menuntut pihak yang telah terlanjur menyebarkan pernyataan tersebut untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mencabut seluruh pernyataan yang telah dikeluarkan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga adat yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu.
Secara kelembagaan, Kesultanan Tidore menegaskan komitmennya untuk menghormati perbedaan pandangan yang berkembang di publik. Namun, penggunaan simbol dan nama kesultanan untuk kepentingan politik tertentu di luar kapasitas kelembagaan tidak akan ditoleransi.
