TERNATE — Maluku Utara masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi ini, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, membuat harga pangan di wilayah kepulauan sangat rentan terhadap gejolak setiap kali daerah pemasok menahan distribusi.
"Dulu masyarakat menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini banyak yang beralih ke tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkih, dan pala karena dianggap lebih praktis," ujar Samsuddin saat membuka Workshop Neraca Pangan di Kie Raha Room, Lantai 3 Muara Hotel Ternate, Selasa (28/7/2026).
Perubahan Pola Mata Pencaharian dan Risiko Pangan Daerah
Samsuddin menjelaskan, pergeseran profesi masyarakat dari petani tanaman pangan ke sektor perkebunan, pertambangan, atau menjadi aparatur sipil negara (ASN) turut memperparah kerentanan pangan. Budaya menanam untuk kebutuhan sehari-hari mulai ditinggalkan.
Ia menambahkan, sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis berupa tingginya biaya logistik, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta perbedaan pola produksi antardaerah. Oleh karena itu, neraca pangan menjadi alat vital untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Inflasi Tertinggi Nasional dan Momentum Deflasi Triwulan III
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, membeberkan data mengejutkan. Inflasi bulanan (month-to-month) Maluku Utara pada Juni 2024 mencapai 2,45 persen—tertinggi secara nasional—dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date) sebesar 5,16 persen.
"Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi penyebab utama fluktuasi harga komoditas pangan bergejolak, seperti cabai, bawang merah, dan hortikultura lainnya," kata Sirtalya.
Meski begitu, ia melihat peluang deflasi pada triwulan III seiring memasuki masa panen hortikultura dan meningkatnya produksi perikanan. Untuk memanfaatkan momentum itu, BI mendorong strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Validasi Data Real-Time Jadi Kunci Pengendalian Harga
Sirtalya menekankan, strategi 4K hanya bisa berjalan jika data pasokan akurat, tervalidasi, dan dapat diperbarui secara real time. Workshop ini tidak hanya menyamakan metodologi penyusunan neraca pangan, tetapi juga menjadi dasar pengoperasian sistem informasi neraca pangan daerah.
Sistem tersebut akan terintegrasi dengan kalender tanam dan jadwal Gerakan Pasar Murah. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah bisa mendeteksi lebih awal potensi defisit atau surplus komoditas.
Mengembalikan Budaya Bercocok Tanam dari Pekarangan
Di sisi lain, Samsuddin mengajak masyarakat kembali mengembangkan budaya bercocok tanam, termasuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah ini dinilai efektif untuk memperkuat kemandirian pangan mulai dari tingkat desa.
Workshop bertema "Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara" ini dihadiri Ketua Tim Kelompok Kerja Neraca Pangan Bapanas Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan OPD teknis dari seluruh kabupaten/kota. Sinergi antara Pemprov, BI, Bapanas, BPS, dan Bulog diharapkan mampu membangun tata kelola pangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
