Dalam rapat koordinasi teknis yang digelar di Muara Hotel, Jumat (24/7/2026), Penanggung Jawab Rakor Makmur menjelaskan bahwa metode sampling ini dipilih agar hasil TKA bisa merepresentasikan capaian pendidikan secara lebih luas. “Tahun ini pelaksanaannya berbeda karena menggunakan sistem sampel untuk peserta kelas XII,” ujarnya.
Perubahan ini mengharuskan Disdikbud memetakan lebih dini kondisi sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan, terutama ketersediaan perangkat komputer untuk tes berbasis digital. Makmur menekankan pentingnya data riil di lapangan agar pelaksanaan berjalan tanpa kendala.
TKA Tak Lagi Sekadar Syarat Seleksi
Fungsi TKA tahun ini mengalami perluasan signifikan. Jika sebelumnya hasil tes hanya menjadi syarat melanjutkan pendidikan atau seleksi tertentu, kini hasilnya menjadi indikator dalam penilaian literasi dan numerasi pada Rapor Pendidikan. “Penilaian itu berlaku bagi satuan pendidikan, pemerintah daerah, hingga tingkat provinsi,” ungkap Makmur.
Ia menambahkan, rakor ini menjadi langkah awal mengonsolidasikan seluruh pihak yang terlibat. Dengan sistem baru, kualitas hasil TKA diharapkan tidak hanya sukses dari sisi pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan peningkatan mutu pendidikan di Maluku Utara.
Kesiapan SDM dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Agama, BPKP, pengawas sekolah, seluruh Cabang Dinas Pendidikan kabupaten/kota, operator cabang dinas, serta kepala sekolah yang memiliki jumlah peserta didik besar dan diproyeksikan menjadi lokasi TKA. “Kami ingin mengetahui kondisi riil, terutama kesiapan komputer dan infrastruktur,” kata Makmur.
Selain aspek teknis, rakor juga membahas strategi peningkatan kesiapan peserta didik. Makmur mendorong sekolah mempersiapkan siswa dari sisi penguasaan materi agar capaian akademik maksimal. Disdikbud berharap seluruh sekolah dapat mempersiapkan diri secara maksimal sehingga TKA 2026 berlangsung lancar, objektif, dan mampu mendongkrak mutu pendidikan daerah.
