TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memastikan pemerintah daerah akan memberikan ruang investasi yang luas bagi pengembang panas bumi di WKP Talaga Rano, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan pentingnya suasana humanis, demokratis, rukun, dan damai dalam proyek tersebut. “Jangan biarkan masyarakat merasa asing di negerinya sendiri. Ajak dan libatkan mereka, serta berikan ruang bagi anak-anak negeri untuk menjadi bagian dari masa depan investasi ini,” ujar Sarbin dalam forum itu.
Kekhawatiran Mahasiswa: Mengikuti Jejak Industrialisasi Halteng-Haltim
Ketua Umum Sema-Habar Ternate Riwan Basir menilai perhatian pemerintah terhadap investasi panas bumi hanya berfokus pada potensi ekonomi. Padahal, kata dia, dampak ekologis dan sosial harus menjadi pertimbangan utama. “Jangan sampai Halmahera Barat mengikuti jejak kawasan industri di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang saat ini menghadapi tekanan lingkungan akibat industrialisasi,” kata Riwan kepada Istana FM, Jumat (24/7/2026).
Riwan menyoroti perusahaan yang memenangkan lelang WKP Talaga Rano, Ormat Technologies, Inc., yang berbasis di Israel. Perusahaan itu tercatat memiliki nilai investasi sekitar USD 144,6 juta hingga akhir 2024 di proyek Sarulla (Sumatra Utara) dan Ijen (Jawa Timur). Menurut Riwan, besarnya investasi itu menunjukkan Indonesia menjadi bagian penting strategi bisnis global Ormat, namun pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada masuknya modal.
Tuntutan: Kajian Lingkungan Transparan Sebelum Proyek Berlanjut
Sema-Habar meminta agar komitmen Wagub Sarbin dibuktikan dengan kajian lingkungan yang terbuka dan pelibatan masyarakat sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Organisasi mahasiswa itu juga mendorong pemerintah mempertimbangkan pengembangan energi terbarukan lain, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro, yang dinilai lebih sesuai dengan karakter wilayah Halmahera Barat serta memiliki risiko lingkungan lebih kecil.
Kritik ini muncul sepekan setelah FGD yang digelar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara. Dalam forum itu, Wagub Sarbin juga mengingatkan pengembang agar menjaga kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal di setiap tahapan proyek. Namun, mahasiswa menilai pernyataan tersebut belum cukup tanpa adanya aksi nyata.
Dampak Jika Tak Dikawal Ketat
Riwan mengkhawatirkan jika proyek geothermal di Halbar tidak dikelola transparan, maka tekanan lingkungan yang terjadi di dua kawasan industri Halmahera bisa terulang. Ia mencontohkan bahwa di Halmahera Tengah dan Timur, industrialisasi tanpa kontrol ketat telah menimbulkan kerusakan ekologis yang merugikan warga. “Pemerintah harus belajar dari pengalaman itu,” tegasnya.
Sema-Habar berharap pemprov tidak hanya menjadi fasilitator investor, tetapi juga berperan sebagai pengawas yang ketat. Mereka meminta agar setiap tahap perizinan dan studi kelayakan lingkungan dipublikasikan secara terbuka agar publik bisa ikut mengawasi.
