SOFIFI — Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat memimpin langsung rombongan Pemkab dalam pertemuan dengan tim evaluator BPKP Perwakilan Malut. Turut hadir Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, serta Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. Dari unsur legislatif, jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Haltim juga ikut serta.
Lima Sektor Prioritas Jadi Fokus Evaluasi
Dalam forum yang digelar di Kantor BPKP Malut tersebut, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Muhammad Rakhmat bersama tim evaluator memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) TA 2026. Paparan tersebut menyoroti lima sektor prioritas nasional yang menjadi tolok ukur utama.
Kelima sektor itu meliputi penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pengentasan kemiskinan. BPKP kemudian memberikan rekomendasi kepada Bupati Halmahera Timur untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
Rekomendasi untuk Seluruh Kepala OPD
Tim BPKP merekomendasikan agar Bupati menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, serta Kepala BP4D untuk segera menyempurnakan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini dinilai krusial agar alokasi anggaran 2026 benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.
Sekda Ricky Chairul Richfat menyampaikan apresiasi atas pemaparan komprehensif dari BPKP. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini juga bertujuan mendampingi Komisi III DPRD dalam konsultasi terkait dokumen RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi.
“Kehadiran kami kali ini, selain untuk bertemu langsung dengan tim evaluator, juga mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi tersebut,” ujar Ricky.
Fungsi Pengawasan Legislatif
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Haltim Ashadi Tajuddin menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Ia menyebut kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama BP4D.
“Kami ingin memastikan dokumen RPJMD yang disusun semakin berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Ashadi.
Di akhir pertemuan, Sekda Ricky berharap sinergi antara Pemkab Haltim dan BPKP Malut terus terjaga. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif demi menghasilkan penganggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.
