TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih terpantau stabil. Namun, Gubernur Sherly Tjoanda mengakui distribusi MinyaKita di wilayah Halmahera masih terkendala biaya logistik tinggi akibat minimnya infrastruktur penyimpanan.
“Untuk sementara masih normal. MinyaKita juga sudah masuk kembali. Sempat kosong di Bulog, tetapi sekarang stok sudah tersedia, jadi aman,” kata Sherly saat diwawancarai di Ternate, Senin (25/5/2026).
Dua Gudang Bulog, Satu yang Aktif di Ternate
Menurut Sherly, Maluku Utara saat ini baru memiliki dua gudang Bulog yang berlokasi di Kota Ternate dan Halmahera Utara. Namun, dari dua fasilitas tersebut, hanya gudang di Ternate yang aktif beroperasi.
“Harus ada gudang Bulog di setiap kabupaten/kota. Selama ini yang aktif baru di Ternate, sehingga biaya distribusi masih tinggi,” ujarnya.
Kondisi ini menyebabkan harga MinyaKita di Halmahera lebih mahal ketimbang di Ternate. Biaya angkut dari gudang pusat ke daerah menjadi beban tambahan yang pada akhirnya dibayar konsumen.
Pemprov Dorong Pembangunan Gudang Baru di Halut
Pemerintah daerah tengah mendorong penguatan jaringan distribusi pangan melalui pembangunan dan pengembangan gudang Bulog di Halmahera Utara. Langkah ini diproyeksikan menopang distribusi bahan pokok ke Halmahera Utara dan Halmahera Barat agar lebih efisien.
“Sedang diusahakan berikutnya bisa masuk di Halut untuk distribusi ke Halut dan Halbar,” kata Sherly.
Selain pangan, Sherly juga menyoroti kenaikan harga LPG yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Distribusi LPG di Maluku Utara masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, yakni dari Ambon yang sudah memiliki fasilitas pengisian sendiri.
Fakta Singkat Distribusi Pangan Malut:
- Gudang Bulog aktif baru satu, di Kota Ternate.
- Gudang di Halmahera Utara belum beroperasi maksimal.
- Biaya logistik tinggi jadi pemicu harga MinyaKita di Halmahera lebih mahal.
- Pemprov dorong penambahan rute tol laut dan fasilitas pengisian LPG sendiri.
“LPG itu kewenangan pusat, jadi kita hanya mengikuti. Sekarang sedang dikoordinasikan solusi biaya logistik yang lebih murah. Saat ini kita sudah mengambil LPG dari Ambon,” ungkapnya.
Pemprov Malut juga mendorong penambahan rute tol laut sekaligus memperjuangkan pembangunan fasilitas pengisian LPG di daerah. “Ambon sudah punya fasilitas pengisian sendiri, sedangkan Maluku Utara belum ada. Akan diusahakan penambahan rute tol laut dan mudah-mudahan ke depan kita punya fasilitas pengisian LPG sendiri di Maluku Utara,” tandas Sherly.
