SOFIFI — Komisi Informasi Maluku Utara telah menerbitkan akta registrasi perkara sengketa informasi publik yang diajukan sekelompok mahasiswa terhadap Pemerintah Daerah Halmahera Utara. Dokumen itu sekaligus menjadi dasar pemanggilan para pihak untuk mengikuti sidang awal.
Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Maluku Utara, Ismad Sahupala, menyebut ada sekitar lima poin informasi yang diminta pemohon dan menjadi objek sengketa. Pemerintah Daerah Halmahera Utara melalui Dinas Kominfo selaku PPID utama berada di posisi termohon.
Dokumen Harga Kelapa Jadi Objek Utama Sengketa
Poin yang paling disorot ialah informasi mengenai penentuan harga dasar buah kelapa antara Pemda Halut dan pihak perusahaan. Pemohon meminta dokumen serta pertimbangan yang mendasari penetapan harga tersebut.
Menurut pemohon, informasi itu berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di wilayah dampingan mereka yang terdampak kebijakan harga kelapa. Permintaan dinilai belum dipenuhi pemerintah daerah melalui PPID, sehingga jalur sengketa ditempuh.
"Sidang awal rencananya akan kita gelar pada tanggal 23 November 2026 mendatang," kata Ismad di Sofifi, Selasa 10 November 2026.
KI Periksa Pemenuhan Tahapan Permohonan Informasi
Sebelum perkara diperiksa lebih jauh, majelis komisioner akan memastikan seluruh tahapan permohonan informasi terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk menanggapi permintaan informasi, dengan perpanjangan paling lama tujuh hari kerja disertai alasan tertulis.
Jika pemohon tidak puas atau tidak memperoleh tanggapan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Atasan PPID lalu punya waktu paling lama 30 hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut.
"Dokumen-dokumen inilah yang menjadi kebutuhan formal kami untuk melihat apakah alokasi waktu tersebut telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan sela," jelas Ismad.
Dua Aspek yang Diperiksa di Sidang Awal
Majelis komisioner akan menelaah kewenangan kelembagaan Komisi Informasi dalam menangani perkara. Aspek kedua ialah kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan termohon.
Setelah pemeriksaan awal, penyelesaian perkara ditempuh lewat mediasi. Bila kedua pihak sepakat, sengketa selesai melalui kesepakatan mediasi. Jika tidak ada kesepakatan, perkara berlanjut ke ajudikasi nonlitigasi.
"Tahapan ini meliputi pembuktian, pemeriksaan keterangan para pihak dan saksi, hingga pembacaan putusan," ucap Ismad.
Perangkat Persidangan Disiapkan Pekan Ini
KI Maluku Utara tengah mematangkan pembentukan majelis komisioner, mediator, dan panitera pengganti. Penetapan perangkat persidangan ditargetkan rampung dalam pekan ini.
"Penetapan perangkat persidangan tersebut ditargetkan rampung dalam pekan ini," tandas Ismad.