MALUKU UTARA — Pemerintah bisa menghemat Rp103 ribu per rumah tangga per bulan jika rumah tangga berpenghasilan tinggi beralih dari LPG subsidi ke kompor listrik. Perhitungan konsultan keberlanjutan Systemiq itu menempatkan program PLTS 100 GWp dan elektrifikasi alat masak sebagai dua pilar transisi energi yang saling menopang. Bagi rumah tangga, biaya energi memang naik Rp81 ribu per bulan, tetapi penghematan fiskal dan pengurangan impor LPG disebut jauh lebih besar.
Jakarta. Peralihan ke kompor listrik bukan sekadar soal teknologi memasak. Systemiq menilai program itu punya kaitan langsung dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 Gigawatt-peak yang tengah disiapkan pemerintah. Permintaan listrik yang tumbuh dari kompor listrik, kendaraan listrik, dan pusat data disebut menjadi dasar ekonomi bagi investasi energi bersih berskala besar.
Senior Associate Systemiq Nadhira Ratnasari menyatakan pilihan termurah untuk menggantikan LPG sebenarnya adalah jaringan gas bumi rumah tangga atau jargas. Namun jargas hanya menjangkau rumah tangga yang terkoneksi jaringan pipa. "Alternatif kedua adalah listrik, di mana harganya pun masih lebih murah dan secara cakupan juga jauh lebih besar," kata Nadhira dalam diskusi bertajuk Electrification of Cooking to Power Indonesia's Next Growth di Jakarta.
Hemat Rp103 Ribu per Rumah Tangga, tapi Ada Biaya Awal
Hitungan Systemiq menunjukkan peralihan satu rumah tangga berpenghasilan tinggi dari LPG subsidi ke kompor listrik membuat pemerintah menghemat Rp103 ribu per rumah tangga setiap bulan. Angka itu muncul karena subsidi LPG tidak lagi dinikmati kelompok yang mampu.
Di sisi lain, rumah tangga yang beralih menghadapi kenaikan biaya energi Rp81 ribu per bulan. Nadhira menyebut kenaikan itu berasal dari kebutuhan kompor baru, penambahan daya listrik, hingga penggantian wajan dan peralatan masak. "Karena perlu ada kompor baru dan juga kenaikan daya (listrik), juga mungkin wajan, utensil, mungkin perlu diganti," ujarnya.
Dengan harga LPG yang fluktuatif belakangan, tambahan biaya tersebut dinilai bisa dibaca sebagai bentuk proteksi pengguna dari gejolak harga bahan bakar. Pemerintah masih punya ruang menekan beban rumah tangga, misalnya dengan menanggung biaya peralihan atau mengatur tarif listrik khusus pengguna kompor listrik. Dua intervensi itu disebut tetap lebih hemat dibanding meneruskan penggunaan LPG secara luas.
"Ini opsi yang menguntungkan bagi rumah tangga, juga menguntungkan pemerintah, mungkin juga secara nasional kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang kita impor," kata Nadhira.
Subsidi LPG Masih Salah Sasaran
Indonesia mengimpor sekitar 80-85 persen LPG dari total kebutuhan 8,5-9 juta ton per tahun. Ketergantungan impor itu yang membuat peralihan ke listrik dinilai mendesak.
Persoalannya, subsidi energi belum tepat sasaran. Analisis Systemiq menemukan delapan dari 10 rumah tangga di desil 1 hingga 10 masih menggunakan LPG subsidi. Karena itu, Systemiq menyarankan peralihan disasar lebih dulu ke rumah tangga desil 6-10 yang tergolong ekonomi menengah ke atas.
PLTS 100 GWp Butuh Kepastian Permintaan
Manager and Lead for Low-Carbon Energy and Industry Systemiq Abindra Soemali menyatakan program PLTS 100 GWp membutuhkan kepastian permintaan agar investasinya masuk akal secara ekonomi. "Ada baiknya kita juga berusaha untuk meningkatkan demand side untuk menjustifikasi dan membuat investasi dari energi bersih ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi," kata Abindra.
Permintaan listrik Indonesia berpotensi naik dari 66 GW saat ini menjadi 109 GW pada 2030. Kenaikan itu tidak hanya datang dari aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga dari pusat data, percepatan elektrifikasi industri, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Dari total permintaan tersebut, energi surya diperkirakan menyuplai sekitar 32 GW.
"Jadi apabila Indonesia mengelektrifikasi dan ingin mandiri energi, salah satu solusinya adalah memang benar kita butuh 100 GWp energi surya masuk ke jaringan," ujar Abindra.
Kombinasi keduanya menggambarkan arah kebijakan energi yang lebih terukur: mengurangi impor LPG lewat elektrifikasi alat masak, sekaligus membangun permintaan domestik yang cukup untuk menyerap listrik dari PLTS 100 GWp. Tanpa permintaan yang pasti, pembangkit surya skala raksasa berisiko sulit menarik investor.
