TERNATE — Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Ternate berlangsung dinamis. Forum yang digelar Rabu (5/8) ini tidak hanya menjadi ajang menyamakan persepsi soal program prioritas pemerintah pusat, tetapi juga ruang bagi kepala desa dan perangkat desa untuk melontarkan catatan kritis terhadap kesiapan implementasi di lapangan.
Kegiatan yang dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ini menjadi titik penting bagi kawasan timur Indonesia. Ternate merupakan daerah ketiga penyelenggaraan seminar setelah Jakarta dan Sulawesi.
Persoalan Lahan: Antara Target Pusat dan Realitas Desa
Di tengah target pemerintah yang ingin segera mengoperasikan puluhan ribu KDKMP, sejumlah pemerintah desa justru menyoroti masalah mendasar yang kerap terabaikan. Ketersediaan lahan menjadi isu pertama yang mengemuka dalam sesi diskusi.
"Persoalan lahan jangan dianggap sederhana. Tidak semua desa memiliki lahan siap untuk pembangunan KDKMP. Jangan sampai pemerintah mengejar target, sementara status dan lokasi lahannya belum jelas," ujar salah seorang pejabat desa dalam seminar tersebut.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, Mendes PDT Yandri Susanto sendiri mengakui bahwa ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan koperasi di sejumlah daerah. Kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau membuat kesiapan lahan antar desa sangat timpang.
Jangan Berhenti di Fisik, Koperasi Harus Punya Usaha Nyata
Kritik lain yang tak kalah tajam menyangkut keberlanjutan program. Para pejabat desa menilai KDKMP tidak boleh berhenti pada pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik semata. Mereka mendesak agar koperasi memiliki kegiatan usaha yang nyata dan dikelola profesional.
Menurut mereka, tanpa model bisnis yang jelas, bangunan koperasi hanya menjadi proyek yang mangkrak. Karena itu, percepatan KDKMP dinilai perlu dibarengi pendampingan yang memadai, penguatan kapasitas pengelola, kepastian akses permodalan, serta desain usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.
Hilirisasi Perikanan dan Perkebunan Jadi Kunci Maluku Utara
Di tengah sorotan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan arahan spesifik bagi pengembangan KDKMP di Maluku Utara. Ia meminta koperasi desa didorong untuk memperkuat hilirisasi sektor perikanan dan perkebunan.
Langkah ini dinilai penting agar komoditas unggulan daerah tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. Dengan pengolahan di tingkat desa, nilai tambah ekonomi bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, bukan hanya oleh tengkulak atau industri besar di luar daerah.
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah Bangunan
Para pemangku kepentingan yang hadir sepakat bahwa keberhasilan KDKMP tidak semata diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau gedung yang berdiri. Indikator utamanya adalah kemampuan koperasi menjadi penggerak ekonomi desa.
Koperasi harus mampu membuka peluang usaha baru dan memberikan manfaat langsung bagi warga. Jika hanya mengejar kuantitas, program senilai triliunan rupiah ini berisiko menjadi proyek simbolis tanpa dampak ekonomi yang terasa di tingkat akar rumput.
